Humas Pemerintah Harus Lebih Peka

PRINDONESIA.CO | Sabtu, 17/12/2022 | 1.079
Gelar wicara yang diadakan oleh Iprahumas fokus pada masa depan komunikasi publik
Dok. PR INDONESIA

Masyarakat Indonesia yang dikenal heterogen menuntut humas lebih peka dan jeli merangkul setiap isu. Apalagi humas memiliki peran sebagai penyambung informasi antara pemerintah dengan masyarakat. 

BANDUNG, PRINDONESIA.CO –Dadang Rahmat H, Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) menyoroti pentingnya humas pemerintah lebih peka dan jeli menangkap isu yang terjadi di tengah masyarakat. Terutama isu publik yang jarang muncul di permukaan.

Pernyataan ini ia sampaikan pada saat menjadi panelis pada gelar wicara Outlook Humas Pemerintah 2023 di Bandung, Sabtu (17/12/2022). Kegiatan yang berlangsung secara hibrida tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran.

Menurut Dadang, urgensinya semakin penting apalagi Indonesia akan menghadapi tahun politik, momentum bagi humas untuk memberikan informasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka. Lebih dari itu, humas juga dituntut memiliki kemampuan dalam menyoroti isu penting di balik itu. Antara lain, isu polarisasi masyarakat dan politik identitas. “Isu ini cukup kritikal, tetapi patut disayangkan. Sebab, tidak pernah dibahas secara mendalam. Iprahumas perlu memelopori isu-isu yang penting di masyarakat,” katanya.

Isu lainnya yang jarang dibahas di antaranya isu marjinal. Hal ini menimbulkan kesan pemerintahan yang eksklusif. “Jangan sampai humas pemerintah menjadi bagian dari obstruction of information atau penghalang informasi kepada masyarakat,” katanya seraya berpesan. Ia melanjutkan, sebagai aparatur sipil negara (ASN) sudah seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga penyampaian informasi agar merata.

 

Kolaborasi

Meski demikian, upaya untuk  menciptakan strategi komunikasi yang inklusif tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Menurutnya, isu dimasyarakat bersifat multidimensi dan tidak dapat dipandang menggunakan satu perspektif saja. Misalnya, isu perubahan iklim. Selain berdampak pada lingkungan, isu ini juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia di sektor pertanian. Serta, dapat berdampak juga pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya agenda kolaborasi yang terstruktur.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Umum PERHUMAS Benny Butarbutar yang juga turut menjadi salah satu panelis pada pagi itu. Menurutnya, kolaborasi penting bagi pemerintah, termasuk kolaborasi bersama swasta. Belajar dari pengalamannya sebagai VP Corporate Communication Garuda Indonesia, kolaborasi menjadi penting dilakukan saat krisis terjadi, padahal kolaborasi dapat menjadi jalan keluar dari krisis. (zil)