Ini Cara BPKH Meredakan Krisis

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Nurul Qoyimah, Kepala Divisi Humas dan Admin Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), saat melakukan wawancara eksklusif bersama PR INDONESIA di Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023), tak memungkiri organisasi yang berperan mengelola dana haji tersebut rentan terkena isu dan krisis.

Menurut Nurul, ada banyak faktor yang menjadi pemicunya. Antara lain, pemberitaan negatif muncul karena peraturan atau undang-undang yang tidak dipahami masyarakat, termasuk oleh para jurnalis. Serta, ada banyak penamaan dan istilah dalam pengelolaan keuangan haji yang cukup sulit untuk dipahami oleh publik. Misalnya, bedanya Bipih dengan BPIH.

Faktor berikutnya, masih banyak masyarakat yang beropini, tetapi tidak didasari dengan pemahaman yang baik. Mispersepsi tentang pengelolaan dana haji juga sering timbul karena lika-liku penyelenggaraan ibadah haji ini cukup panjang, rumit, dan melibatkan pihak eksternal.  

Menurut perempuan yang sebelumnya berkarier di bidang jurnalis televisi ini, kunci utama saat berhadapan dengan krisis adalah tidak bersikap reaktif. “Setiap ada pemberitaan negatif, kita harus menelaah dan memastikan reaksi yang harus diberikan kepada publik,” katanya. Untuk memastikan reaksi dan langkah yang harus dilakukan, Nurul dan tim biasanya melihat tonality di media.

Langkah berikutnya adalah menyusun dan menetapkan narasi tunggal atau key message. Pesan kunci inilah yang kemudian diberikan humas kepada pimpinan, lalu disebarkan kepada seluruh internal BPKH. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menunjuk juru bicara.

Antisipasi

Agar krisis yang berawal dari kekurangpahaman masyarakat, BPKH pun gencar melakukan edukasi. Salah satunya, berkoordinasi dengan 30 bank penerima setoran ibadah haji. Mereka adalah ujung tombak informasi bagi para jemaah. Kepada mereka, BPKH menitipkan berbagai informasi seputar BPKH dan pengelolaan keuangan haji. “Kami membekali mereka dengan buku saku atau frequently asked question (FAQ),” kata Nurul. Buku saku itu merupakan panduan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para jemaah seputar pengelolaan keuangan haji, berikut video literasi dan infografisnya.

Mereka juga menyebarkan kumpulan informasi yang dirangkum dalam buku saku itu ke lingkungan internal. “Kami berprinsip semua insan BPKH adalah agen kehumasan,” ujarnya. Nurul yakin ketika seluruh karyawan mereka menguasai semua informasi mengenai BPKH, maka siapa pun yang bertanya seputar BPKH akan memperoleh narasi atau jawaban yang sama. 

Sebagai PR, ia bersama tim juga dituntut untuk memahami dan mampu menerjemahkan berbagai informasi dan istilah pengelolaan keuangan haji dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. “Kami harus mampu meletakkan dasar fondasi pemahaman itu dengan cara menyampaikan informasi tersebut secara berulang-ulang dan konsisten,” tutupnya. (jar/rtn)