Penjurian AHI 2023: Dorong Pelayanan Informasi Publik yang Inklusif

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Informasi publik adalah hak untuk semua warga negara. Termasuk penyandang disabilitas. Pernyataan ini tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Bagian Ketiga tentang Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat 8 dan 9.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang memadai bagi penyandang disabilitas, lembaga publik menghadirkan berbagai fasilitas dan kanal informasi publik yang inklusif. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh IPB University.

Di hadapan dewan juri Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2023, Rabu (18/10/2023), Kepala Biro Komunikasi IPB University Yatri Indah Kusumastuti mengatakan, berbagai fasilitas yang disediakan oleh IPB University bagi para penyandang disabilitas dalam mengakses informasi publik meliputi kursi tunggu khusus, loket pelayanan khusus, jalur pedestrian ramah difabel, marka jalan khusus difabel, hingga toilet khusus difabel.

Bahkan, Yatri, demikian ia karib disapa, mengatakan, laman resmi ppid.ipb.ac.id telah dilengkapi dengan speech tools. Fitur ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi suara dan accessibility tools yang dapat mengatur tampilan layar.

Inovasi

Sementara untuk menjawab tantangan pelayanan informasi publik yang kian dinamis dan cepat, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang berpartisipasi dalam kompetisi AHI 2023 untuk Kategori Kompetisi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Terinovatif Sub Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik, menghadirkan inovasi berupa aplikasi PPID UNJ. Aplikasi ini sebenarnya sudah dapat dinikmati sejak tahun 2022. Tahun ini, mereka menambah fitur speech untuk memberikan akses informasi bagi para penyandang difabel.

Selama setahun ini, kata Kadiv Layanan Publik dan Informasi Publik Humas UNJ Nugrahaeni Prananingrum, mereka aktif meningkatkan layanan untuk para penyandang disabilitas. Salah satunya dengan menambah staf yang memiliki kemampuan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo). “Kami lebih memperhatikan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas,” ujar perempuan yang juga merupakan dosen Ilmu Komunikasi UNJ tersebut.  

Inklusivitas juga menjadi perhatian Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM). Melalui PPID Kemenkop-UKM, mereka menghadirkan dua program untuk mendukung keterbukaan informasi yang berkelanjutan dan ramah disabilitas.

Program pertama adalah meningkatkan kemudahan akses baik fisik maupun nonfisik bagi penyandang disabilitas. Berbagai inovasi pun dilakukan, salah satunya penambahan fitur accessibility tools pada laman ppid.kemenkopukm.go.id yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, kata Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kemenkop-UKM Budi Mustopo, PPID Kemenkop-UKM juga membuat video tata cara permohonan informasi publik dengan menggunakan interpreter yang ramah bagi teman tuli. Serta, menghadirkan poliklinik yang terintegrasi dengan ruang pelayanan PPID serta penyediaan sarana prasarana penunjang ramah disabilitas yang tersedia dalam PPID Kemenkop-UKM.

Program kedua, aktif melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi penyandang disabilitas. Melalui program ini, Kemenkop-UKM berkolaborasi dengan kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, sosialisasi, serta pelatihan bagi penyandang disabilitas.

“Karya Tanpa Batas” adalah salah satu contoh program kolaborasi yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Program ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia (PTI), dan SMESCO Indonesia. (mfp)