Haruskah Humas Pemerintah Naik ke Eselon 1?

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Diskusi panel kedua mengenai “Layakkah Humas Berada di Eselon 1?” menuai beragam pendapat di antara peserta GPR Conference yang dipimpin oleh moderator Fardila Astari di Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Salah satu pendapat datang dari Leidena Sekar Negari, Pranata Humas dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Menurutnya, humas pemerintah sudah pantas berada di eselon 1. Di DPR sendiri, humas terbagi ke dalam dua biro. Yakni, Biro Protokol dan Humas, serta Biro Pemerintahan Parlemen.

Keberadaan humas di eselon 1, menurut Dena, sapaan karib Leidena, penting untuk mengkoordinasikan kedua biro tersebut. Hal ini didasari oleh pengalamannya yang menunjukkan masih terdapat hambatan dalam sisi koordinasi karena posisi humas saat ini berada di dua wilayah eselon 2.

Namun, mewujudkan eselonisasi bukan tanpa tantangan. Salah satunya, kata peraih Gold kategori Humas Pemerintah Terbaik di ajang Indonesia Government Awards 2023, adalah perjuangan panjang yang dilakukan oleh Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) untuk mengangkat pranata humas ke jabatan utama, karena banyak organisasi yang masih menempatkan humas di bawah eselon 3.

Tantangan lain datang dari reformasi birokasi pemerintahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Reformasi ini mengubah struktur jabatan dari struktural ke fungsional, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Ia melihat adanya kelemahan dalam sistem fungsional, seperti ketidakmampuan untuk memberikan perintah atau arahan langsung, serta kesulitan dalam mengambil keputusan secara langsung. Ditambah lagi, banyak atasan di jabatan fungsional yang tidak memiliki latar belakang komunikasi.

Kajian Mendalam

Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Eddy Cahyono memiliki pendapat berbeda terkait eselonisasi humas. Menurutnya, perlu dilakukan kajian mendalam terkait penyusunan indikator dan variabelnya, seperti rentang kendali dan fungsi harmonisasi antar instansi. Eddy lebih mendukung humas pemerintah beralih ke jabatan fungsional karena pendekatannya lebih berorientasi pada tujuan dan tidak terpaku pada struktur.

Tugas selanjutnya, menurut peraih gelar Master Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia tersebut, adalah memperjuangkan jabatan fungsional humas mencapai level tertinggi di organisasi. Hal ini penting karena selama ini jabatan humas belum pernah mencapai level tersebut.

Sementara itu, Dian Amintapratiwi Purwandini, Team Leader Strategy Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), menegaskan bahwa benang merah GPR Conference adalah kesepakatan bahwa humas harus menjalankan peran strategis dari hulu hingga hilir. Menurutnya, eselonisasi bukan masalah utama. Yang terpenting adalah humas pemerintah diberi ruang untuk mendukung tujuan organisasi secara strategis. Ruang ini bisa dalam bentuk eselonisasi atau struktur lain yang setara.

Mitha, begitu Dian karib disapa, berpendapat bahwa ketika humas diberi ruang untuk menjadi bagian penting dalam struktur organisasi, mereka akan memiliki kesempatan lebih besar untuk memaksimalkan peran sebagai manajemen strategis. Dengan adanya ruang tersebut, humas akan mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan lebih strategis.

Sesuai Kebutuhan

Pendapat senada disampaikan oleh Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Fadjar Majardi. Menurutnya kebutuhan mengenai eselonisasi ini berbeda-beda di setiap lembaga, tergantung pada bentuk organisasinya.

Ia memberi contoh. Meskipun fungsi komunikasi sudah sangat penting, bentuk organisasinya sebagai eselon 1 mungkin tidak cocok bagi BI. Namun, dalam perkembangannya, fungsi humas di BI sudah mengalami perkembangan pesat dan telah menjadi bagian strategis.

Saat ini, Bank Indonesia memiliki Departemen Komunikasi yang memadai. Di atasnya terdapat Dewan Gubernur yang setara dengan eselon satu. Dewan Gubernur ini dibentuk berdasarkan pembidangan, salah satu bidangnya adalah komunikasi. “Struktur ini memungkinkan komunikasi menjadi instrumen kebijakan Bank Indonesia, bukan hanya sekadar alat untuk menyampaikan informasi,” katanya. (jar/rtn)