5 Prinsip Tata Kelola “Stakeholder” untuk Keberlanjutan Perusahaan

JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Di era bisnis yang semakin transparan dan berorientasi pada keberlanjutan, kecakapan perusahaan dalam mengelola para pemangku kepentingan (stakeholder) adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya saing jangka panjang.

Sebagaimana disampaikan Global SEO Diligent Kezia Farnham, tata kelola pemangku kepentingan (stakeholder model of corporate governance) yang efektif bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang etis, transparan, dan berkelanjutan antara perusahaan dengan semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, kata Kezia, terdapat lima prinsip utama yang perlu diterapkan secara sistematis oleh praktisi public relations (PR) maupun pimpinan korporasi agar tata kelola para pemangku kepentingan dapat berjalan efektif. Melansir dari Diligent, Jumat (29/8/2025), berikut uraiannya.

1. Identifikasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Langkah pertama yang perlu dilakukan, jelas Kezia, adalah memetakan seluruh pihak yang terdampak oleh operasional perusahaan mulai dari karyawan dan pelanggan hingga komunitas dan pemasok di seluruh wilayah operasi global.

2. Fokus pada Nilai Jangka Panjang

Perusahaan perlu menyeimbangkan hasil keuangan kuartalan dengan praktik berkelanjutan yang membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. “Prinsip ini menekankan keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga seberapa besar nilai sosial, lingkungan dan reputasi yang diciptakan untuk masyarakat,” ujar Kezia.

3. Ambil Keputusan yang Objektif

Dalam praktiknya, kepentingan para stakeholder seringkali bertabrakan. Untuk itu, Kezia menyarankan untuk memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang objektif dan menemukan solusi yang memberi manfaat bagi banyak pihak tanpa mengorbankan tujuan bisnis.

4. Berkomunikasi secara Transparan

Pengelolaan stakeholder menuntut adanya pelaporan terbuka mengenai dampak, proses pengambilan keputusan, serta kinerja perusahaan baik dari sisi finansial maupun nonfinansial. Dalam konteks ini komunikasi yang terbuka memungkinkan masyarakat menilai sejauh mana perusahaan bertanggung jawab atas kebijakan dan memberi ruang bagi dialog publik.

5. Integrasikan Masukan Pemangku Kepentingan

Libatkan perspektif dari para stakeholder ke dalam perencanaan strategis, alokasi anggaran dan pengukuran kinerja sejak tahap awal. “Sehingga, kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif, inklusif dan sesuai dengan tujuan perusahaan,” katanya.

Dengan mengadopsi prinsip ini, Kezia yakin bahwa perusahaan tidak hanya menjaga keberlanjutan dan reputasi, tetapi juga memperkuat fondasi etika, transparansi dan kepercayaan publik di masa depan. (EDA)