Menyoal Perbaikan Komunikasi Krisis Bencana Pemerintah

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Arus komunikasi yang masif turut memengaruhi cara pemerintah merespons krisis. Hal ini terlihat jelas saat peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera beberapa waktu lalu. Dalam situasi tersebut, komunikasi pemerintah diuji oleh dinamika media sosial yang cepat, luas, dan penuh partisipasi publik yang kritis.

Ketua Tim Kebijakan Ekosistem Media sekaligus Pengajar Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta Dimas Aditya Nugraha menilai, komunikasi krisis dewasa ini mengalami paradoks digital, ketika masyarakat mampu bergerak dengan cepat menyebarkan foto kerusakan, video amatir proses evakuasi, dan informasi bantuan yang menunjukkan gotong royong digital yang kuat. “Namun, di sisi lain, komunikasi krisis sering kali terganggu oleh disinformasi seperti foto banjir lama dari daerah lain yang disebar sebagai kejadian terkini, atau narasi konspiratif terus memancing kepanikan publik,” tulisnya di ANTARANews, Rabu (7/1/2026).

Adaupun, akar permasalahan komunikasi krisis, terang Dimas, bermula pada tata kelola infrastruktur dan orientasi komunikasi pemerintah di ruang publik. Merujuk pada hasil analisis penelitian bertajuk Analisis Isi Konten Media Sosial Instagram Pemerintah Indonesia di Tingkat Kementerian dan Lembaga (2024)  karya Dimas dkk, terungkap bahwa orientasi konten pada seribuan akun Instagram di Kementerian dan Lembaga masih belum ideal. Sebanyak 58,21 persen konten didominasi oleh aspek personal atau kegiatan pejabat, sementara konten yang bersifat kebijakan hanya 1,15 persen.

Perbaikan Strategi Komunikasi

Menurut Dimas, dalam situasi krisis, publik justru akan memberikan respons paling tinggi pada konten yang bersifat informatif dan edukatif. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pergeseran fokus konten komunikasi pemerintah dari sekadar dokumentasi kegiatan menjadi panduan praktis krisis. Dengan itu pemerintah dapat memberikan pencerahan (enlightening) yang sangat dibutuhkan warga saat bencana. “Format pesan pun menjadi faktor penentu apakah informasi tersebut akan dikonsumsi atau dilewati begitu saja. Untuk itu, pemerintah harus memahami bahwa cara masyarakat mengonsumsi informasi telah berubah,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Dimas, narasi pemerintah harus dikemas secara renyah, sementara visual perlu dipastikanagar  tidak kalah saing dengan konten liar di media sosial. Di sini ia mendorong pemerintah agar segera menetapkan standar baku dalam produksi konten, dengan fokus pada struktur dan substansi yang lebih mengedepankan kebutuhan informasi publik.

Dalam konteks peristiwa di Sumatera, Dimas menilai, akun media sosial harus menjadi pusat komando informasi. Sebab, kanal digital dapat dimanfaatkan untuk menyajikan utas (thread) perkembangan evakuasi per jam, sesi tanya jawab (Q&A) langsung mengenai kebutuhan logistik, hingga pemetaan area terdampak secara real-time. “Pendekatan ini bukan pencitraan, tetapi wujud dari ini pelayanan publik digital yang responsif dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Secara garis besar, Dimas melihat peristiwa di Sumatera sebagai ujian bagi ketangguhan komunikasi bangsa secara kolektif. Tantangan utama yang perlu disiasati adalah memastikan partisipasi publik yang luar biasa dapat tersalurkan melalui kanal informasi yang valid dan mencerahkan. “Bencana menyisakan trauma, dan komunikasi pemerintah harus hadir untuk menyembuhkan, bukan sekadar melaporkan statistik kematian,” tandasnya. (EDA)