Persiapan "Public Affairs" Menghadapi Perubahan Pasca Pemilu 2024

Oleh: Verlyana (Veve) Hitipeuw, CEO & Chief Consultant Kiroyan Partners.

JAKARTA, PRINDONESIA,CO - Meskipun Pemilu 2024 telah usai, diskusi dan debat politik masih hangat di tengah masyarakat. Perkiraan tentang siapa yang akan menjadi anggota kabinet dan arah kebijakan ke depan menjadi topik yang kini menarik perhatian. Ditambah lagi, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang masih akan berlangsung di akhir tahun. Dinamika politik ini tentu bakal memengaruhi kondisi bangsa secara menyeluruh, termasuk sektor bisnis.

Namun, tantangan bagi Indonesia tidak hanya terbatas pada politik domestik. Tahun 2024 menjadi momen bersejarah karena lebih dari 50 negara juga menyelenggarakan pesta demokrasi. Hampir separuh penduduk dunia akan memilih pemimpin negara mereka, termasuk negara-negara dengan populasi dan ekonomi terbesar di dunia.

Pemilu besar yang berlangsung di banyak negara tahun ini diprediksi akan membawa dampak signifikan. Ketidakpastian yang menyertainya dalam jangka waktu yang cukup lama tentu dapat memengaruhi pasar saham dan perekonomian dunia. Selain itu, proses suksesi kepemimpinan di berbagai negara juga menambah kompleksitas isu-isu global seperti kemiskinan, perubahan iklim, konflik, dan masih banyak lagi.

Dampak ini tak terelakkan bagi Indonesia, bahkan di tengah masa transisi yang sedang berlangsung seperti sekarang. Perekonomian dan sektor bisnis pun berpotensi terkena imbas. Lalu, bagaimana dunia bisnis dapat menavigasi gelombang tantangan yang mungkin akan muncul sepanjang tahun ini? Menurut saya, dalam situasi inilah, para praktisi public affairs (PA) memiliki peran penting dalam membantu organisasi melewati masa ini dengan sukses.