Survei Litbang Kompas Ungkap 7 Lembaga Negara Mengalami Peningkatan Citra Positif

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Hasil survei Litbang Kompas sepanjang 27 Mei hingga 2 Juni 2024 mengungkap temuan menarik terkait kinerja pemerintah. Sebanyak 75,6 persen dari total 1.200 responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Hanya 24,4 persen responden yang merasa tidak puas. Jumlah responden yang puas itu tercatat meningkat dari hasil survei pada Desember 2023 sejumlah 73,5 persen.

Selain mengungkap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, hasil survei tersebut juga menemukan bahwa sejumlah lembaga negara mengalami peningkatan citra baik dari segi penegakan hukum. Sekurangnya terdapat tujuh lembaga yang dinilai publik berhasil menunjukkan jaminan perlakuan hukum yang sama. Berikut uraiannya.

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

89,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja lembaga satu ini. Hanya 2,9 persen responden yang menilai buruk, dan 7,3 persen memilih tidak tahu. Tingkat kepuasan itu meningkat jika dibandingkan dengan data 2020 sejumlah 84 persen.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Tercatat pada tahun 2024 jumlah masyarakat yang puas dengan kinerja Polri sebanyak 73,1 persen, naik cukup tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya 65,7 persen. Sisanya sebanyak 22,5 persen responden menilai buruk, dan selebihnya menjawab tidak tahu.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Sebanyak 68,6 persen responden menilai kinerja DPD telah baik, naik 5 persen dibanding tahun 2022. Responden menjawab tidak tahu berimbang dengan yang menilai buruk sebanyak 15,7 persen.

4.  Kejaksaan Republik Indonesia

2. dua persen dari tahun 2022, sebanyak 68,1 persen responden mengaku puas dengan kinerja kejaksaan. Sisanya sebanyak 11,9 persen publik menilai buruk dan selebihnya menjawab tidak tahu.

5. Mahkamah Agung (MA)

Kepuasan publik terhadap lembaga satu ini juga naik dua persen dari tahun 2022 menjadi sebanyak 64,8 persen. Masyarakat yang menilai buruk hanya berjumlah 16,5 persen.

6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pada 2022 tingkat kepuasan masyarakat terhadap DPR tercatat hanya 48,1 persen. Tahun ini, angkanya meningkat drastis menjadi 62,2 persen. Hanya sekitar 28,5 persen masyarakat yang menilai buruk.

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

Juga naik dua persen, masyarakat yang puas dengan kinerja MK tahun ini sejumlah 61,4 persen. Untuk yang tidak puas atau menilai buruk hanya berjumlah 19,3 persen.

Demikian data terbaru mengenai peningkatan kepuasan masyarakat terhadap lembaga pemerintan. Dalam konteks public relations (PR), kepuasan publik yang tercipta akan berbanding lurus dengan peningkatan citra positif suatu organisasi. (dlw