Narasi Medsos Dinilai Lebih Cepat Pengaruhi Opini Publik daripada Klarifikasi Pemerintah

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Narasi yang berkembang di media sosial dinilai makin cepat membentuk opini publik dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah terhadap berbagai isu yang beredar di masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan komunikasi publik yang perlu direspons melalui penguatan keterbukaan informasi dan pembangunan kepercayaan masyarakat.
Pembahasan itu mengemuka dalam Dialog Demokrasi bertajuk Memperkuat Krisis Penyelenggara Negara untuk Ketahanan Demokrasi yang digelar The Habibie Center di Wisma Habibie-Ainun, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Tenaga Ahli Deputi I Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Eko Wahyuanto mengakui, pemerintah tengah terus mengevaluasi dinamika komunikasi publik yang berkembang di tengah pesatnya arus informasi digital. "Kami menyadari kondisi tersebut. Karena itu Bakom dibentuk untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan publik agar ruang informasi tidak kosong dan dimanfaatkan pihak-pihak yang menyebarkan narasi tidak produktif,” ujar Eko dilansir Beritasatu, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, keterbukaan informasi dan kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Tanpa kedua aspek tersebut, proses demokrasi dinilai sulit berjalan secara sehat.

Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Institut untuk Demokrasi dan HAM The Habibie Center Julian Aldrin Pasha. Ia menilai persoalan mendasar yang dihadapi demokrasi saat ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia meyakini, demokrasi akan menguat jika pemerintah mampu memperoleh kepercayaan publik. "Jadi yang perlu dibenahi pertama adalah rasa percaya itu sendiri,” katanya.

Perubahan Konsumsi Informasi

Sementara itu, founder Story of Anggy Anggy Pasaribu menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Menurutnya, publik kini lebih banyak mengandalkan media sosial dibandingkan menunggu penjelasan resmi dari pemerintah.

Ia menilai bahwa konferensi pers maupun siaran pers tidak lagi menjadi instrumen utama komunikasi publik sebagaimana beberapa tahun lalu. "Sekarang masyarakat lebih banyak melihat media sosial dan mengambil kesimpulan dari potongan video singkat yang beredar,” tuturnya.

Lebih lanjut, Anggy juga menilai pemerintah belum cukup aktif membangun narasinya sendiri di tengah derasnya arus informasi yang beredar di ruang digital. "Akibatnya, publik mencari penjelasan dari pihak lain yang dianggap lebih cepat dan lebih emosional,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)