FOKUS HIBRA 2026 Akan Bahas Serba-serbi Reputasi BUMD di Era Digital

JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID — Salah satu masalah laju operasional dan relevansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah keterbatasan tenaga kerja melek teknologi. Padahal, transformasi era digital memaksa perombakan kilat menyentuh sektor vital pemenuhan layanan publik, pasokan energi harian, hingga tata kelola aset wilayah.

Untuk itu, Strategic Business Director PR INDONESIA Ainul Yaqin akan membedah akar permasalahan komunikasi perusahaan daerah tersebut secara terbuka di Forum Kebijakan Komunikasi Strategis dan HUMAS INDONESIA BUMD Reputation Awards (FOKUS HIBRA 2026) yang akan berlangsung pada Kamis (11/6/2026) di Gedung PERURI, Jakarta Selatan.

Bagi Ainul, reputasi BUMD di era digital perlu dikelola secara serius, mulai dari bagaimana badan usaha pelat merah daerah ini berkomunikasi dengan publik. Sebab, menurutnya, citra positif organisasi menyumbang dampak langsung pada lonjakan laba. “Ya, reputasilah yang menciptakan kepercayaan, kepercayaan melahirkan bisnis,” sebutnya.

Selaras dengan itu, tegas Ainul, kepercayaan konsumen daerah tercipta berkat ketersediaan aliran informasi yang transparan dan responsif. Oleh karena itu, birokrasi perlu meninggalkan gaya penyampaian pesan kaku satu arah. "Komunikasi digital BUMD relevan bila ia transparan, responsif, konsisten, dan menghadirkan bukti nyata. Dimana, Masyarakat bisa terlibat langsung dan tentuya merasakan langsung dampak dari komunikasi publik yang meggerakkan, menumbuhkan. Inilah cara menjaga pikiran publik dan menegakkan kepercayaan bangsa di era digital," sebut sosok pria yang akrab disapa Ain ini kepada HUMAS INDONESIA, Senin (8/6/2026).

Peluang memperbaiki kinerja bisnis tetap terbuka di tengah ancaman minimnya modal segar. Ain menyebut, digitalisasi menyajikan ruang luas bagi entitas daerah bertegur sapa langsung dengan masyarakat pelanggannya. Di era digital, kepercayaan publik langsung berkonversi menjadi loyalitas pengguna dan pendapatan. Ia mencontohkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten-Jawa Barat (BJB), PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dan RSUD Jateng serta RSUD Jabar. “Reputasi pelayanan publik meningkat lewat digitalisasi layanan kesehatan seperti apps, antrean online, rekam medis digital. Hasinya kepercayaan masyarakat naik, jumlah pasien bertambah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah meningkat signifikan,” tegasnya.

Ain juga mengingatkan bahwa keterbukaan sebaran data dapat menekan potensi kebocoran anggaran publik secara drastis. Menurutnya, efisiensi kegiatan operasional harian akan meningkat pesat seiring masifnya penerapan inovasi layanan daring. “BUMD bukan sekadar perusahaan daerah, tapi guardian of trust di level lokal. Dengan menjaga pikiran publik lewat identitas branddaerah, dan memberi legitimasi politik lewat pelayanan nyata, BUMD mestinya hadir dan turut menegakkan filosofi besar untuk Masyarakat, yaitu mampu menjaga pikiran publik, menjaga kepercayaan bangsa. Inilah yang dibutuhkan masyarakat dan Pemerintah Indonesia saat ini,” tutupnya.

FOKUS HIBRA 2026

Forum Kebijakan Komunikasi Strategis dan HUMAS INDONESIA BUMD Reputation Awards (FOKUS HIBRA) 2026 yang mengusung tema "Tata Kelola BUMD yang Bereputasi di Era Digital" diselenggarakan untuk mengukur ketangguhan reputasi serta membedah taktik tata kelola korporasi pelat merah. 

FOKUS HIBRA 2026 terbuka bagi ragam level jabatan birokrasi. Kepesertaan mencakup jajaran direksi, pimpinan menengah tingkat manajer, pejabat madya pemerintah daerah, hingga staf hubungan masyarakat yang bertarung langsung memulihkan citra instansi setiap hari.

Kompetisi ini memotret eksposur positif dari pemberitaan digital. Penghargaan akan diberikan kepada BUMD yang sukses menaklukkan algoritma media daring dan platform sosial guna meredam rentetan isu darurat sekaligus mendongkrak kepercayaan pemangku kepentingan tingkat wilayah.

Untuk dapat mengikuti Forum Kebijakan Komunikasi Strategis Tiket, peserta hanya perlu berinvestasi senilai Rp750.000 per orang. Peserta nantinya akan membawa pulang cetak biru tata kelola transparan, dokumen whitepaper, serta berkesempatan berjejaring langsung sesama praktisi kehumasan tanah air. Selain itu, instansi pengirim minimal tiga utusan akan menerima bonus konsultasi daring penanganan isu darurat selama satu jam penuh.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan: bit.ly/FOKUSHIBRA2026. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Rachelya Putri (0859-5919-3553) atau Sdri. Salsabila (0882-0050-03868).

Ikuti terus perkembangan pendaftaran FOKUS HIBRA 2026 hanya di portal resmi humasindonesia.id dan prindonesia.co. (Arfrian R.)