CEO KONEKIN Sebut Komunikasi DEI Harus Bergerak dari Narasi ke Dampak

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Praktik komunikasi Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan mendasar, mulai dari cara pandang masyarakat yang belum inklusif hingga kecenderungan organisasi menjalankan program sebatas memenuhi kewajiban administratif. Oleh karena itu, strategi komunikasi DEI perlu bergeser dari sekadar menyampaikan nilai menjadi menghasilkan perubahan yang nyata dan dapat diukur.

Pandangan tersebut disampaikan founder & CEO KONEKIN Marthella Sirait saat menjadi pembicara dalam sesi konferensi The 5th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2026 bertajuk Dari Nilai ke Dampak: Komunikasi DEI dan ESG untuk Indonesia yang Berkelanjutan, yang digelar di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).

Menurut Marthella, perubahan paradigma menjadi fondasi utama dalam membangun komunikasi yang benar-benar inklusif. Ia menilai disabilitas tidak lagi dapat dipandang sebagai kekurangan individu, melainkan bagian dari keberagaman yang harus diakomodasi melalui sistem, layanan, dan komunikasi yang lebih aksesibel. "Ketika keberagaman menjadi titik tolak, pertanyaan bergeser dari 'apa yang kurang dari mereka?' menjadi 'apa yang perlu diubah dari sistem, layanan, dan komunikasi kita?'" ujar Marthella.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian sah dari keberagaman sosial dengan hak yang setara, alih-alih sebagai objek belas kasihan.

Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas atau sekitar 8,5 persen dari total populasi, sementara tingkat partisipasi mereka dalam angkatan kerja masih berada di angka 23,94 persen. Di sisi lain, studi McKinsey menunjukkan perusahaan yang lebih inklusif memiliki peluang kinerja yang lebih tinggi.

Dalam paparannya, Marthella mengidentifikasi tiga tantangan utama praktik DEI di Indonesia. Pertama, cara pandang publik yang masih didominasi pendekatan berbasis belas kasihan (charity-based) dan tokenisme sehingga penyandang disabilitas kerap diposisikan sebagai objek kepedulian, bukan individu yang memiliki hak dan kapabilitas yang sama.

Kedua, kompleksitas komunikasi DEI yang mencakup berbagai dimensi, seperti disabilitas, gender, usia, hingga latar belakang sosial budaya. Menurutnya, pendekatan komunikasi yang terlalu umum justru membuat berbagai program kehilangan relevansi.

Ketiga, masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai aturan mengenai inklusi, kata dia, organisasi dinilai perlu mendorong penerapan nyata dan tidak hanya sekadar memenuhi kepatuhan administratif.

Inklusif dan Partisipatif

Marthella menilai, tantangan tersebut hanya dapat dijawab melalui strategi komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam konteks itu, ia menekankan bahwa organisasi perlu membangun narasi yang empatik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melakukan edukasi secara berkelanjutan, serta memastikan seluruh media atau kanal komunikasi dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. "Dengan melibatkan beragam suara dan memastikan aksesibilitas pesan, organisasi dapat membangun budaya kerja inklusif dan berdampak nyata," kata dia.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa komunikasi DEI perlu bergeser dari mengejar eksposur menuju penciptaan dampak yang dapat diukur. Ia mengungkapkan bahwa salah satu prinsip yang harus diterapkan ialah melibatkan penyandang disabilitas sejak tahap perancangan program maupun narasi komunikasi.

Mengutip prinsip global 'nothing about us without us', Marthella mengatakan kelompok disabilitas tidak seharusnya hanya menjadi objek cerita, melainkan ikut berperan sebagai perancang sekaligus pengambil keputusan dalam setiap inisiatif komunikasi. "Libatkan penyandang disabilitas sebagai co-creator, bukan sekadar objek cerita. Komunikasi yang inklusif lahir ketika mereka menjadi bagian dari proses sejak awal," tuturnya.

Selain itu, organisasi juga didorong menyusun narasi yang memiliki indikator keberhasilan yang jelas, memanfaatkan prinsip curb-cut effect atau menunjukkan desain dan komunikasi yang inklusif memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, korporasi, media, dan komunitas disabilitas dalam membangun ekosistem komunikasi yang konsisten.

Marthella pun mengingatkan bahwa DEI bukan sekadar agenda kepatuhan ataupun pelengkap program ESG. Menurutnya, komunikasi yang efektif harus mampu mengubah cara organisasi memandang keberagaman sekaligus menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. "Komunikasi DEI dan ESG Indonesia harus bergerak dari sekadar menyampaikan nilai menuju menciptakan dampak nyata dan terukur," pungkasnya. (Fadhil Pramudya)