Menjaga Kepercayaan Publik Wajib Lewat Pelayanan Nyata Demi Reputasi BUMD

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik, reputasi menjadi aset yang makin krusial bagi badan usaha milik daerah (BUMD). Bagi BUMD, reputasi bukan sekadar soal citra perusahaan, melainkan fondasi kepercayaan yang menentukan legitimasi pemerintah daerah sekaligus keberlanjutan bisnis.

Pandangan tersebut disampaikan Strategic Business Director PR INDONESIA Ainul Yaqin, saat menjadi salah satu narasumber dalam agenda Forum Kebijakan Komunikasi Strategis & HUMAS INDONESIA BUMD Reputation Awards(FOKUS HIBRA) 2026, yang berlangsung di Gedung Peruri, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk Jaga Pikiran Publik, Jaga Kepercayaan Bangsa: Reputasi BUMD di Era Digital, pria yang karib disapa Ain itu mengajak insan humas BUMD untuk memandang reputasi sebagai aset strategis yang harus dikelola secara serius dan berkelanjutan. Menurutnya, BUMD memiliki peran yang lebih besar dibanding sekadar entitas bisnis milik pemerintah daerah.

Di tengah krisis kepercayaan yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, kata dia, BUMD harus mampu hadir sebagai penjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang nyata, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. "BUMD bukan sekadar perusahaan daerah, tetapi guardian of trust di level lokal. Dengan menjaga pikiran publik melalui identitas brand daerah dan menghadirkan pelayanan yang nyata, BUMD dapat berkontribusi menjaga kepercayaan bangsa,” ujar Ain.

Dalam pemaparannya itu, Ain menyoroti fenomena krisis kepercayaan publik yang makin mengemuka di era digital. Media sosial, menurutnya, membuat masyarakat makin mudah membandingkan kinerja pemerintah maupun BUMD. Ketidakpuasan, kritik, hingga tuntutan publik kini dapat menyebar dengan cepat dan membentuk persepsi yang memengaruhi reputasi organisasi.

Oleh karena itu, ia pun menekankan apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi mengguncang reputasi institusi, mengurangi kewibawaan pemimpin, hingga memengaruhi stabilitas sosial dan politik. “Membangun dan menjaga reputasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak bagi BUMD saat ini,” imbuhnya seraya menegaskan bahwa publik saat ini membutuhkan bukti nyata alih-alih sekadar klaim.

Masyarakat, lanjut Ain, ingin melihat peningkatan layanan publik yang konsisten, transparansi pengelolaan organisasi, serta kemudahan akses terhadap informasi. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah juga membutuhkan legitimasi yang lahir dari kinerja BUMD yang mampu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. "Era digital menuntut keterbukaan. Reputasi dibangun dari data, interaksi, dan bukti digital, bukan hanya dokumentasi kegiatan seremonial,” ucap dia.

Empat Pendekatan Komunikasi Publik

Berkaca pada situasi itu, Ain pun menawarkan empat pendekatan komunikasi publik yang dinilai relevan bagi BUMD di era digital. Pertama, transparansi data dan layanan agar publik dapat melihat secara langsung perkembangan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa publik tak memerlukan data yang komplit dan high level, namun cukup dimengerti dengan baik.

Kedua, interaksi digital yang responsif. Menurut dia, pendekatan ini dapat dilakukan oleh insan humas BUMD dengan mengedepankan komunikasi yang bersifat dua arah. Ketiga, membangun narasi yang konsisten dan kredibel. Hal ini misalnya dalam aspek keselarasan antara janji organisasi dengan pengalaman yang dirasakan masyarakat.

Keempat, yakni dengan menampilkan bukti dampak (proof of impact) lewat platform digital. Dalam hal ini, Ain menyebut, BUMD dapat menampilkan manfaat yang dirasakan masyarakat melalui cerita dan pengalaman mereka secara autentik. Menurutnya, masyarakat lebih mudah percaya pada manfaat yang dapat mereka lihat dan rasakan secara langsung dibandingkan pesan-pesan korporat yang bersifat formal.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa reputasi yang kuat akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi masyarakat, reputasi yang baik menghadirkan layanan yang lebih berkualitas sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap daerahnya. Kemudian, bagi pemerintah daerah, reputasi menjadi sumber legitimasi dan mendukung stabilitas sosial. Sementara itu, bagi BUMD sendiri, reputasi merupakan modal bisnis yang mampu meningkatkan loyalitas pelanggan, daya saing, hingga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.

Dengan begitu, Ain menegaskan bahwa reputasi BUMD mesti dipandang sebagai aset bersama yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah, maupun perusahaan itu sendiri. "Reputasi BUMD di era digital adalah aset bersama. Ketika reputasi terjaga, masyarakat mendapatkan manfaat, pemerintah makin kuat, dan bisnis BUMD dapat terus tumbuh,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)