Juru Bicara Pemerintah Harus Adaptif dan Humanis di Era Digital

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Perkembangan media digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut juru bicara pemerintah untuk mengadopsi strategi komunikasi yang lebih adaptif. Tidak hanya dituntut menyampaikan informasi secara akurat, mereka kini juga perlu memahami karakter audiens, mengelola narasi, dan membangun kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi.

Hal tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Bicara Pemerintah bertajuk "Satu Pesan, Satu Suara, Dipercaya Publik" yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum penguatan kapasitas komunikasi publik bagi para juru bicara pemerintah dalam menghadapi lanskap media yang terus berubah.

Dalam kesempatan tersebut, praktisi komunikasi Adita Irawati menilai media saat ini telah berkembang menjadi arena kompetisi narasi yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi publik atas kebijakan maupun institusi pemerintah. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan juru bicara perlu dipahami sebagai bagian dari proses membangun makna di ruang publik. "Jangan sampai ketika menjalankan peran sebagai juru bicara justru membuka peluang munculnya framing yang dapat menimbulkan persepsi yang saling bertentangan," ujar Adita dilansir Media Indonesia, Rabu (24/6/2026).

Menurut mantan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tersebut, konsistensi dan akurasi menjadi fondasi utama dalam komunikasi pemerintah. Pesan yang disampaikan, kata dia, harus selaras dengan kebijakan yang diwakili sehingga mampu meminimalkan munculnya interpretasi yang berbeda di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan seorang juru bicara tidak ditentukan oleh kemampuan menghindari pertanyaan sulit, melainkan oleh kualitas jawaban yang diberikan kepada publik. "Tidak ada pertanyaan yang salah. Yang ada adalah jawaban yang salah. Wartawan bebas bertanya apa saja, dan tugas juru bicara adalah meresponsnya dengan baik," kata Adita.

Selain itu, Adita menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dengan ekosistem komunikasi digital. Menurutnya, juru bicara perlu memahami konsep digital messaging, yakni menyederhanakan isu-isu yang kompleks menjadi pesan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi. Pendekatan tersebut, lanjutnya, dinilai makin penting seiring menurunnya rentang perhatian audiens di media sosial.

Cara Pandang Baru

Pandangan serupa disampaikan Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang. Ia menilai perkembangan algoritma digital telah mengubah cara masyarakat mencari, menerima, hingga menyebarluaskan informasi sehingga strategi komunikasi pemerintah juga perlu bertransformasi. "Karena itu, humas pemerintah dan juru bicara harus memiliki cara pandang baru dalam menyusun strategi komunikasi," ucap Rustika.

Ia mengungkapkan, survei Reuters Institute yang dirilis pada Juni 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi dari media berada pada angka 32 persen. Temuan tersebut mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam perilaku konsumsi informasi publik.

Menurut Rustika, masyarakat kini lebih banyak memperoleh informasi awal melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Sekitar 54 persen masyarakat mengakses berita melalui media sosial, sementara mayoritas mengonsumsi informasi dalam format video melalui platform seperti TikTok dan YouTube. "Artinya, pemerintah harus mampu mengemas pesan yang mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan karakter media yang digunakan masyarakat," jelasnya.

Rustika menambahkan, penyusunan strategi komunikasi publik juga perlu mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang. Dalam konteks tersebut, ia menekankan bahwa pendekatan yang mengedepankan empati dinilai lebih efektif dibandingkan komunikasi yang hanya berorientasi pada penyampaian data. "Ketika menyampaikan kebijakan, pemerintah perlu memahami konteks yang sedang dirasakan masyarakat. Empati menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang efektif," katanya.

Ia juga menilai kemampuan membaca tren percakapan digital menjadi kompetensi yang makin penting bagi juru bicara pemerintah. Pemetaan audiens, tingkat keterlibatan publik, serta karakteristik setiap platform digital perlu menjadi dasar dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. "Semua sudah berubah. Karena itu, strategi komunikasi pemerintah juga harus berubah agar pesan yang disampaikan tetap relevan, dipercaya, dan mampu menjangkau masyarakat secara efektif," papar dia.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Nunik Purwanti menegaskan bahwa posisi juru bicara pemerintah makin strategis dalam menjaga sekaligus membangun kepercayaan publik di era keterbukaan informasi.

Menurutnya, derasnya arus informasi digital membuat opini publik dapat terbentuk dalam waktu singkat. Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan komunikasi yang responsif, kredibel, dan mampu menjelaskan setiap kebijakan secara utuh kepada masyarakat. "Mari kita wujudkan komunikasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan pemerintahan yang makin terbuka dan dipercaya publik," tutup Nunik. (Fadhil Pramudya)