Kemendagri Gelar Bimtek, Perkuat Keahlian Praktisi PR Merancang Stratkom

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas atau government public relations (GPR) di lingkungan Kemendagri. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu (29/7/2026) hingga Jumat (31/7/2026) ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas GPR dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif, adaptif, dan relevan di era digital.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik menyampaikan peran PR semakin vital dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan. Ia menggarisbawahi derasnya arus informasi, dan berubahnya pola komunikasi masyarakat sebagai tuntutan bagi GPR untuk mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami dan dapat dipercaya.

Menurut Anwar, dalam lanskap hari ini komunikasi pemerintah tidak lagi cukup sebatas menyampaikan informasi kepada publik. Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman maupun gap persepsi. “Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran dan pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” ujarnya ketika membuka kegiatan tersebut pada Kamis (30/7/2026), dikutip dari laman resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

Adaupun urgensi terhadap strategi komunikasi yang adaptif didukung oleh tingginya penetrasi ruang digital di Indonesia. Mengutip laporan Digital 2026 yang dirilis oleh DataReportal Indonesia, tercatat sebanyak 180 juta masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial dari total 230 juta pengguna internet. Besarnya ekosistem digital tersebut, terang Anwar, mengundang pemerintah untuk merangkai strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data dan mampu menjangkau masyarakat lewat berbagai kanal komunikasi secara efektif.

Penyampai Kebijakan

Dalam kesempatan tersebut, Anwar turut menekankan bahwa peran GPR tidak lagi terbatas pada mempublikasikan kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam mengomunikasikan isu-isu strategis  dan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. “Karena itu, GPR dituntut untuk mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijaksana,” jelasnya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, kemampuan pemerintah membaca dinamika publik menjadi fondasi utama mengomunikasikan kebijakan yang efektif. Dalam konteks tersebut, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh strategi komunikasi. “Banyak kebijakan sebenarnya bermanfaat, tetapi dinilai buruk karena gagal dikomunikasikan. Hal menjadi pembelajaran penting bagi kita semua,” ujarnya dalam acara Executive Briefing: Peran Penting Komunikasi Kebijakan Pemerintah, beberapa waktu lalu. (Evira Anyelia)