Menengok Perspektif Enam Perguruan Tinggi tentang Pengelolaan Komunikasi Krisis

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Puluhan praktisi humas dan pimpinan perguruan tinggi di Indonesia berkumpul dalam agenda besutan HUMAS INDONESIA bertajuk Forum Kebijakan dan Bimbingan Teknis Manajemen Krisis Perguruan Tinggi di Era Digital, Rabu (22/7/2026), di Gedung Soebono Mantofani, Komplek Kantor Pusat Perum Peruri, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, enam perwakilan perguruan tinggi berbagi pengalamannya mengelola krisis. Mereka adalah Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Lampung (Unila), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), IPB University, dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Direktur Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik Undip Dr. Nurul Hasfi yang hadir mewakili Rektor Undip Prof. Dr. Suharnomo misalnya, mengatakan bahwa mereka selalu mengedepankan koordinasi setiap mengelola krisis. Menurutnya, ketika setiap penanganan krisis diawali dengan koordinasi lintas unit yang melibatkan rektor, wakil rektor, tim hukum, hingga satuan tugas, institusi dapat mencegah terjadinya backfire. “Karena itu kami terus memastikan setiap narasi yang disusun secara terpusat sudah berdasarkan pada data dan fakta yang berhasil diverifikasi,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor Unila Prof. Lusmeilia Afriani menekankan pentingnya komunikasi preventif dalam membangun reputasi. Sementara mencegah krisis, tegasnya, harus dilakukan secara konsisten dan transparan. “Upaya ini dapat dilakukan melalui tata kelola yang baik, hubungan yang erat dengan media melibatkan pendekatan emosional, melakukan pemantauan sentimen publik dan mengoptimalisasi berbagai kanal komunikasi,” ujarnya.

Adapun Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana lebih menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam memberikan pernyataan kepada publik. Berkaca dari berbagai isu yang melibatkan UGM, Andi menilai tidak semua isu harus langsung direspons. Menurutnya, terkadang tidak berkomentar sementara waktu menjadi langkah yang paling bijaksana. “Setiap pernyataan yang disampaikan memiliki potensi ribuan lubang atau celah yang memantik pertanyaan atau serangan baru,” tegasnya.

Manfaatkan “Social Listening”

Sementara itu Direktur Humas, Media, Pemerintah, Internasional (DHMPI) UI Dr. Erwin Agustian Panigoro menjelaskan bahwa komunikasi krisis kini semakin bertumpu pada analisis data. Adapun di UI, katanya, praktik komunikasi yang dijalankan telah memanfaatkan social listening, open source intelligence (OSINT), hingga predictive Public Relations untuk memetakan isu, membedakan antara percakapan yang perlu direspons (voice) dengan yang hanya menjadi kebisingan (noise), serta memprediksi eskalasi percakapan publik. “Strategi tersebut juga perlu diimbangi dengan gaya komunikasi yang lebih dekat dengan target audiens yaitu para generasi muda melalui berbagai platform digital,” pesannya.

Senada dengan UI, Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB sekaligus Juru Bicara IPB University Dr. Alfian Helmi menilai, pengelolaan krisis harus memiliki kerangka kerja yang jelas berdasarkan data. Dengan memanfaatkan algoritma dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), Helmi berpandangan, institusi akan mendapatkan sinyal dan memetakan tingkat risiko isu berdasarkan  high noise/low impact, high noise/high impact, low noise/high impact, atau low noise/low impact sehingga respons yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, Direktur Komunikasi dan Humas ITB, Dr. Nurlaela Arief menjelaskan bahwa dalam praktiknya institusi juga bisa mengkombinasikan bantuan social listening dengan strategi penanganan krisis yang bersifat desentralisasi. Dalam konteks ini, terangnya, isu terlebih dahulu ditangani di tingkat fakultas, sedangkan isu yang berdampak luas akan dieskalasikan ke tingkat universitas. Menurut perempuan yang karib disapa Lala, pendekatan ini mampu mempercepat pengambilan keputusan sekaligus menekan eskalasi.

Meski memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terkait krisis, tetapi seluruh narasumber menyetujui bahwa transparansi, koordinasi internal, dan komunikasi berbasis data adalah rumusan kunci dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi. (Evira Anyelia)