Menengok Cara PT Vale Indonesia Menjalankan Komunikasi Krisis

MAKASSAR, PRINDONESIA.CO – Keberhasilan menghadapi krisis di era digital sudah tidak lagi ditentukan oleh kemampuan menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga oleh kecepatan dan keterbukaan dalam membangun komunikasi publik. Hal ini ditegaskan oleh Head of External Relations Sorowako and Sorowako Outer Area (SOA) PT Vale Indonesia Yusri Yunus, dalam acara Perhumas Talks bertajuk Reinventing PR Through Multidimensional Communication Crisis, Sabtu (8/8/2026). 

Dikutip dari Portalmedia, menurut Yusri, dalam lanskap kekinian setiap informasi miringdapat berubah menjadi krisis reputasi dalam hitungan menit. Itu karena informasi tersebut merambah luas melalui media digital dan media sosial. Oleh karenanya, alumnus Universitas Hasanudin itu menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi perusahaan praktis tidak hanya berkaitan dengan penanganan operasional. 

Yusri merinci, tantangan yang merentang dan harus disiasati itu meliputi menjaga kepercayaan masyarakat, memenuhi ekspektasi para stakeholder, serta mempertahankan kredibilitas perusahaan dalam penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG). 

3 Prinsip “KKT” 

Setiap momen di era digital ini, lanjut Yusri, akan menjadi narasi yang membentuk persepsi publik terhadap sebuah perusahaan. Dalam konteks ini, katanya, terdapat tiga prinsip yang harus menjadi fondasi komunikasi krisis, yaitu kecepatan (speed), konsistensi (consistency), dan transparansi (transparency). 

Ketiga prinsip tersebut, terangnya, yang menjadi pedoman PT Vale dalam menjalankan setiap komunikasi krisis. “Komunikasi yang aktif dengan media, pemantauan pemberitaan secara real time, hingga penyusunan narasi berbasis fakta dapat mengurangi penyebaran informasi yang keliru,” jelasnya. 

Yusri menilai, pendekatan tersebut juga dapat menggeser pemberitaan dari spekulasi menuju fakta yang terverifikasi serta menekan sentimen negatif dalam waktu yang singkat. Namun, ia menekankan, hal tersebut perlu dibarengi dengan kehadiran langsung organisasi di tengah publik. “Pembukaan posko, pengaduan, layanan kesehatan, bantuan air bersih, dialog dengan warga terdampak pemerintah daerah hingga melibatkan lembaga independen dan akademisi dalam proses pemulihan, dapat membangun kembali kepercayaan publik melalui bukti dan data ilmiah,” pungkasnya mencontohkan. (Evira Anyelia)