Perkuat Komunikasi Kebijakan Publik, Mendagri Dorong Diskominfo Antar Daerah Lebih Proaktif

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Efektivitas kebijakan publik sejatinya ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengomunikasikan kebijakannya kepada masyarakat agar dipahami. Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis program dan kebijakan sebagaimana ditekankan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Menurut Tito, dalam sistem demokrasi, dukungan dan legitimasi publik menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pemerintahan sehingga pemerintah perlu memperhatikan peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap program dan kebijakan yang dijalankan. “Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026), dikutip dari CNBC, Rabu (14/10/2026).

Adaupun fenomena firehose of falsehood sebagai tantangan di tengah derasnya arus informasi digital, terang Tito, menjadi sebuah penyebaran informasi keliru secara masif dan berulang membuat informasi yang tidak benar dapat menjangkau masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Tito mengerahkan pemerintah perlu memperkuat penyampaian informasi yang akurat sekaligus memastikan pesan mengenai program dan kebijakan dapat menjangkau publik secara efektif.

Dalam konteks tersebut, Tito menegaskan bahwa Diskominfo memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak komunikasi pemerintah daerah sekaligus mitra pemerintah pusat dalam menyelaraskan narasi kebijakan.  Ia mendorong Diskominfo di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. "Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman Dinas Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” ujarnya.

Dukungan Kelembagaan Kehumasan

Selain penyelarasan narasi, Tito menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Diskominfo. Menurutnya, fungsi komunikasi dan informatika berpotensi belum memperoleh prioritas yang memadai di sejumlah daerah sedangkan dalam praktiknya, komunikasi kebijakan sangat dibutuhkan dalam menyampaikan hasil kerja pemerintah agar dapat membangun pemahaman masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Untuk itu, Tito menyarankan agar pemerintah daerah dapat memberi perhatian lebih terhadap dukungan anggaran, ketersediaan personel, peralatan hingga jenjang karier aparatur di bidang komunikasi dan informatika.

Selain memperkuat hal tersebut, sejatinya terdapat fondasi yang lebih penting untuk dibenahi yaitu model komunikasi kebijakan. Disampaikan oleh Koordinator Satuan Tugas Komunikasi Strategis UGM Gilang Desti Parahita menyampaikan bahwa model komunikasi kebijakan yang kerap dilakukan pemerintah masih satu arah dan cenderung kaku “aku bicara, kalian dengar dan lakukan”, digantikan dengan model komunikasi dialogis.

Menurut Gilang, praktisi komunikasi perlu mengintegrasikan komunikasi dialogis sejak tahap awal perencanaan kebijakan, konsultasi publik, penyusunan rancangan sampai pemantauan dampak. “Instansi pemerintah wajib membuka ruang dialog, mendengar masukan serta membangun kolaborasi jejaring sehingga dapat melahirkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan publik di mata masyarakat,” jelasnya dalam Workshop Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 sesi I di Monumen Pers Nasional Surakarta, Rabu (7/10/2026). (Evira Anyelia)