Refleksi Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Harus Benahi Komunikasi Publik

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Arus Survei Indonesia (ASI) menyelenggarakan diskusi dan refleksi bertajuk “Capaian & Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, Pemimpin Redaksi BeritaSatu Syukri Rahmatullah, serta Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro itu membahas pentingnya penguatan komunikasi publik dan sosialisasi program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Disampaikan oleh Direktur Eksekutif ASI Ali Rif’an, sejumlah program pemerintah telah menunjukkan capaian positif, tetapi sosialisasinya masih perlu dioptimalkan agar masyarakat memahami informasi mengenai program, persyaratan, mekanisme, serta manfaat yang tersedia. “Pemerintah perlu lebih gencar menyosialisasikan berbagai program ke masyarakat. Jangan sampai program yang manfaatnya besar justru belum diketahui atau belum dipahami secara luas oleh penerima manfaat,” ujarnya dikutip dari Aktual.com, Selasa (20/10/2026).

Ali menilai, sosialisasi tidak cukup dilakukan hanya dengan publikasi kegiatan atau komunikasi satu arah. Ia menekankan, pemerintah perlu menggunakan saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di setiap wilayah, ditambah kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan setempat untuk memperluas jangkauan informasi, khususnya bagi masyarakat daerah dengan keterbatasan akses informasi.

Demi Efektivitas Komunikasi Publik

Keberhasilan komunikasi, terang Ali, tidak bisa dilihat dari seberapa banyak informasi yang disebarkan, tetapi dengan memastikan sejauh mana masyarakat memahami program dan mengetahui cara memanfaatkannya. “Sosialisasi harus berorientasi pada kebutuhan warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban komunikasi,” jelasnya.

Pria yang juga aktif mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga, dapat menjangkau kelompok sasaran secara merata. Komunikasi publik yang efektif, tegasnya, diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai berbagai kebijakan dan manfaatnya.

Terpisah, Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2011-2013 sekaligus CEO Magnitude Indonesia Abdul Rahman Ma’mun dalam sesi workshop Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Kamis (8/10/2026), menyoroti komunikasi kebijakan sebaiknya tidak hanya menekankan isi atau pencapaian tetapi lebih berfokus pada muara persoalan yang benar-benar dirasakan publik dan menjadi jawaban persoalan.

Ia turut menegaskan pentingnya mengubah sudut pandang komunikasi kebijakan untuk tidak hanya menyampaikan perintah atau keputusan pimpinan, tetapi harus menjelaskan relevansi kebijakan dengan kehidupan masyarakat. “Kebijakan sebaik dan semulia apapun sejatinya akan terus mendapat cecaran dari publik. Oleh karena itu, praktisi PR perlu senantiasa siap mengantisipasi pertanyaan dari masyarakat agar persepsi yang keliru dapat diluruskan,” pungkasnya. (Evira Anyelia)