Bakom RI Tekankan Pentingnya Komunikasi Pemerintah yang Merakyat

MEDAN, PRINDONESIA.CO – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) menyelenggarakan Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, Jumat (23/10/2026). Kegiatan yang turut dihadiri Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria itu menyoroti paradigma perubahan kinerja komunikasi pemerintah.

Menurut Hariqo, pergeseran paradigma yang sedang dijalankan pemerintah menuntut perubahan cara berkomunikasi dari penyampaian satu arah menuju komunikasi yang mendengar dan menjelaskan. “Sesuai arahan presiden, komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi sekadar menyampaikan tetapi juga mendengar. Masukan dan kritik masyarakat adalah bagian dari pelayanan, maka kerja humas pemerintah/government public relations (GPR) berada di posisi paling dekat untuk mendengarnya lebih dulu. Informasi bergerak setiap saat, karena itu pelayanan komunikasi pemerintah pun tidak mengenal jam kerja,” jelasnya dikutip dari Liputan6.com, Senin (26/10/2026).

Mudah Dipahami dan Diterima Publik

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyampaikan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan perubahan yang bersifat paradigmatik. Hanya saja, katanya, perubahan tersebut perlu diimbangi dengan cara komunikasi yang baru.

Untuk itu, Sugiat menyarankan agar pemerintah tidak lagi mengandalkan pendekatan lama, yakni hanya mengandalkan kewenangan untuk menyampaikan kebijakannya. “Sekarang yang menentukan adalah apakah kebijakan itu dipahami dan diterima oleh masyarakat. Karena itu komunikasi pusat dan daerah harus satu narasi, dengan cara penyampaian yang disesuaikan daerah masing-masing,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Yudhistira Nugraha mengingatkan bahwa dalam lanskap hari ini tugas utama humas membuat pemerintah makin mudah dipahami, makin akuntabel, dan layak dipercaya.

Baginya, komunikasi publik terpercaya selalu berakar dari substansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. "Our job is to make the government more understandable, more accountable, and therefore more trustworthy," ujar Yudhistira. (Evira Anyelia)