Memastikan Pemahaman Jadi Tantangan Penggunaan Data dalam Komunikasi

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Publikasi data yang akurat dalam bagian komunikasi organisasi tidak serta merta membuat audiens memahami apa yang disampaikan. Hal ini ditegaskan Pranata Humas Ahli Madya Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan (BPKP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Fachrudin Ali Ahmad, dalam PR INDONESIA Communication Outlook (PRICO) 2027 pada Kamis (29/10/2026) di Auditorium Lantai 2, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) itu menilai, praktisi government public relations (GPR) atau public relations  (PR) perlu memahami data yang kompleks dan akurat itu, kemudian menerjemahkannya melalui pendekatan komunikasi yang humanis agar dapat didengar dan dapat menjadi pengetahuan yang berguna bagi pengambil kebijakan. “Selain itu pentingnya memahami siapa target audiens, pesan yang dibutuhkan serta kanal yang tepat untuk menjangkau mereka juga sangat penting untuk dipahami,” jelasnya.

Hindari Pola “Tembak Lalu Lupakan”

Ali mencontohkan dengan memaparkan strategi komunikasi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), sebuah merupakan program tahunan BKPK Kementerian Kesehatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dalam penyediaan basis data bagi percepatan penurunan stunting nasional. Dilansir dari laporan Kemenkes pada Mei 2025, prevalensi stunting nasional sejatinya turun 21,5 persen menjadi 19,8 persen. Namun, Ali menyampaikan bahwa ada tantangan komunikasi yang lebih besar di balik capaian tersebut.

Dalam konteks ini, terangnya, permasalahan yang muncul sudah bergeser dari memastikan akurasi data menjadi memastikan hasil survei data tersebut dapat diterima, dipahami dan digunakan sebagai bahan evaluasi maupun dasar perumusan kebijakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. “Jangan sampai dalam mengomunikasikan data pada ujungnya berhenti pada pola tembak lalu lupakan,” jelasnya.

Berangkat dari temuan tersebut, Ali mengatakan, BKPK merancang strategi komunikasi dengan menggabungkan pendekatan informatif, persuasif, dan partisipatif melalui satu narasi “Data Akurat, Kebijakan Tepat”, yang pada praktiknya memanfaatkan model PESO (paid, earned, shared, owned).

Dalam konteks earned media, media briefing dan siaran pers dimanfaatkan untuk membangun legitimasi publik, sementara shared media melalui rapat koordinasi dan forum konsultasi digunakan untuk menjangkau pemangku kepentingan pusat hingga daerah.

Adapun buku hasil SSGI, portal data, dan buku pedoman dapat menjadi bagian dari owned media berfungsi sebagai rujukan jangka panjang. “Pada akhirnya efektivitas strategi komunikasi bukan ditentukan oleh banyaknya aktivitas yang dilakukan, melainkan ketepatan dalam menentukan sasaran, pesan, kanal, dan frekuensi komunikasi,” tandasnya. (Evira Anyelia)