Komunikasi dan Kebijakan Publik

Buruknya komunikasi kebijakan publik menjadi salah satu problem yang terus berulang dari rezim ke rezim di Indonesia. Jamak diketahui, pernyataan para pejabat negara mulai dari presiden hingga para menterinya kerap menuai kontroversi di publik akibat lemah pada perencanaan dan pengelolaan komunikasi kebijakan.

Padahal idealnya sebuah kebijakan yang diambil pemerintah perlu dibarengi dengan perencanaan komunikasi yang matang sejak tahap awal sebuah kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, sampai evaluasinya. Dengan demikian, publik mengetahui dan menyadari manfaat dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan menerima dan mendukungnya.

Sejatinya, ibarat sebuah produk komersial, kebijakan publik juga membutuhkan upaya persuasi agar bisa diterima khalayak. Tentu tak semua orang setuju dengan tesis ini. Selama ini ada pihak yang memandang kebijakan publik tak perlu upaya persuasi komunikasi karena dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat regulasi dan memaksa publik menjalankannya. Bahkan dapat menjatuhkan sanksi bagi mereka yang abai. Namun, tentu pandangan demikian tidak dapat diterima di tengah era demokrasi dan transparansi seperti sekarang.

Kendati punya kewenangan memaksa, negara harus dapat memastikan bahwa kebijakan yang diberlakukan diterima sukarela oleh publik. Karena itu, persuasi komunikasi sebuah kebijakan mutlak diperlukan. Lantas bagaimana strategi yang efektif untuk mempersuasi publik ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan? Buku berjudul Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Publik yang ditulis oleh Inadia Aristyavani adalah jawabannya.

Buku tersebut diangkat dari tesis Inadia berjudul Pengaruh Persuasi Politik Menggunakan Compliance Gaining Strategy terhadap Penerimaan Publik: Studi Eksperimen Persuasi Iklan Infografik Kenaikan Harga BBM yang berhasil dipertahankan pada program Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana Jakarta.

Melalui buku setebal 170 halaman ini, penulis yang sehari-hari bekerja di PT Tugu Pratama Indonesia, salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero), menguraikan berbagai strategi persuasi agar sebuah kebijakan publik diterima. Menurut dia pada dasarnya keberhasilan persuasi terletak pada kepatuhan terhadap isi pesan yang disampaikan. Bukti kepatuhan seseorang atau khalayak adalah mengikuti pesan persuasi.

Dalam dunia komunikasi, ada banyak strategi persuasi atau dalam hal ini strategi untuk menciptakan kepatuhan (Compliance Gaining Strategy). Dari riset yang dilakukan, strategi yang efektif untuk mendapatkan kepatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi adalah rewarding activities dan impersonal commitments. Strategi pertama (rewarding activities) mendorong publik menerima dan mematuhi kebijakan publik karena sejatinya orang menyukai jika ditunjukkan manfaat yang diperoleh ketika menerima sebuah kebijakan. Meski kebijakan tersebut tidak menguntungkan dirinya, tapi akan diterima jika bisa ditunjukkan manfaat dari kebijakan publik tersebut.

Pada sisi lain, impersonal commitments atau pesan-pesan moral yang disampaikan dalam pesan persuasi kenaikan BBM bersubsidi seperti harga murah tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin, terbukti dapat membuat publik patuh terhadap kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Selayaknya pemerintah kini menggunakan dua strategi tersebut dalam menyampaikan kebijakan publik. Dengan begitu kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat diterima, dipatuhi, dan didukung oleh publik.

Sejumlah pujian disampaikan para akademisi terhadap buku ini. Di antaranya Eriyanto, Pengajar Departemen Ilmu Komunikasi UI, menyampaikan, buku ini menarik karena berusaha menguji teori Compliance Gaining Strategy dalam konteks kebijakan publik dan untuk menguji teori ini, penulis menggunakan metode eksperimen, metode yang jarang dipakai dalam penelitian komunikasi. (nif)