Pasang surut hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah seperti tak berkesudahan. Isunya selalu sama, yaitu buruh diperlakukan semena-mena oleh penguasa.
Oleh: Zuhdi Saragih, Dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Paradigma upah, nilai lebih produksi, dan seterusnya, dibuat rumit dan sulit dipahami buruh. Inilah yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Hubungan buruh, pengusaha, dan pemerintah tengah berada di titik surut. Penolakan besar-besaran terhadap UU Cipta Kerja, merupakan noise dari sebuah rantai besar persoalan komunikasi yang sejak awal mungkin tidak dirancang dengan baik.
Kita tentu tidak lupa ketika tahun lalu terjadi aksi penolakan besar-besaran terhadap UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua aturan itu dianggap hanya menguntungkan kelompok elite. Kini masalah yang sama terulang.
Bila berkaca pada sejarah, apa yang terjadi pada bangsa kita akhir-akhir ini seperti copy paste di masa lampau. Bingkainya melekat pada dua dimensi hitam putih, baik buruk. Sejarah pada zaman nabi-nabi misalnya, ada Fir’aun versus Nabi Musa, kemudian Namrud versus Nabi Ibrahim, dan masih banyak lagi.
- BERITA TERKAIT
- Kunci Utama Memimpin Tim Tetap Solid di Tengah Krisis Komunikasi
- Demokrasi di Meja Makan
- Peran Pengelolaan “Stakeholder” Mendukung Penerapan ESG dan Keberlanjutan
- Pentingnya Juru Bicara dalam Membangun Kredibilitas IKN
- Begini Rahasia Sukses Konferensi Pers