Mengintip Cara Kerja Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi  

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Apalagi ketika sedang dihadapkan oleh berbagai isu menyangkut sang Presiden dan pemerintahannya dalam satu waktu dan ada kalanya tidak ada habisnya di tengah situasi seperti pandemi.

Di satu sisi, tugas utama tim komunikasi istana adalah menjaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap presiden dan pemerintah. Fungsinya kian menantang di tengah era digital. Setiap detiknya, mereka dituntut memeriksa perkembangan isu di berbagai media, baik konvensional maupun digital.

“Kami terus-menerus berpacu dengan isu-isu yang sedang berkembang dan harus menyiapkan jawaban agar bisa mengubah persepsi dari negatif ke netral, dari netral ke positif. Itu berlangsung selama 24 jam seminggu,” ujar Fadjroel.

Selanjutnya, mereka melakukan pengukuran atas tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden dan pemerintah baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran juga dilakukan secara internal dan eksternal dengan bantuan dari berbagai pihak, seperti menggandeng Puspek Unair dan Litbang Kompas.

Hasilnya, hingga awal tahun 2021, indeks kepercayaan kepada presiden (IKKP) mencapai skor 71,93. Artinya, cukup tinggi. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai presenter TV dan radio itu melanjutkan, IKKP sendiri diukur berdasarkan tujuh dimensi kinerja presiden. Antara lain, kebijakan pemerintahan, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, hukum, penyelenggaraan pemilu dan pilkada, lingkungan dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Fadjroel dan tim juga berperan penting memastikan bahwa presiden menjalankan tugasnya sebagai the governing president dan the governing government. Yakni, mengorganisasikan lembaga kepresidenan, kelembagaan pemerintahan baik pusat dan daerah dalam menciptakan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis. Serta, melakukan pelayanan publik demi mencapai Indonesia Maju.

Untuk itu, tim komunikasi istana harus memeriksa bahwa setiap arahan, kebijakan, pidato presiden, Kemenko, maupun kementerian dan lembaga paralel dengan tiga landasan utama. Pertama, landasan konstitusional. Kedua, landasan sains dan tidak boleh hanya berdasarkan dugaan. Ketiga, landasan demokrasi. Artinya, setiap pengambilan kebijakan sudah melibatkan seluruh stakeholders agar benar-benar mewakili suara atau kepentingan publik.

Saling Berkaitan

Darmansyah, Direktur Humas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sependapat. Menurutnya, seluruh komponen komunikasi organisasi saling berkaitan satu sama lain. Karena tanpa adanya pengambilan kebijakan atau tindakan, maka tidak ada yang bisa dikomunikasikan. Sebaliknya, tanpa adanya komunikasi yang baik, tentunya segala bentuk kebijakan dan perbuatan tidak bisa tersampaikan kepada masyarakat.

Untuk itu, Darmasyah menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam setiap penyusunan strategi komunikasi. Karena dua aspek inilah yang akan mempengaruhi cara kerja humas.

Ia lantas menjabarkan enam strategi komunikasi OJK selama masa pandemi Covid-19. Pertama, memperbanyak produksi narasi melalui optimalisasi saluran komunikasi yang dimiliki (OJK TV dan media sosial). Kedua, fokus pada media daring. Mengingat hampir 64 persen penduduk Indonesia merupakan pengguna internet serta 59 persen sebagai pengguna media sosial.

Ketiga, setiap pegawai adalah PR. “Mereka harus mampu menyampaikan berita baik tentang OJK kepada masyarakat luas, bukan malah menjatuhkan lembaga,” katanya tegas. Keempat, mengembangkan e-PPID. Kelima, memperkuat humas-humas di OJK daerah. kita jg membangun komunikasi itu dari 35 kantor ojk di daerah. Terakhir, optimalisasi monitoring dan evaluasi media melalui big data. (ais)