Komunikasi Publik Perlu Dukungan Pimpinan

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Hal ini diungkapkan oleh pranata humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Krishna Pandu Pradana dalam gelar wicara virtual Ngobrol di CPROCOM bertajuk “Tantangan Komunikasi Publik untuk Membangun Optimisme”, Kamis (22/7/2021). Krishna mengatakan, saat ini selain isu utang, Kemenkeu juga dihadapkan pada isu PPN sembako. Isu PPN sembako ini bermunculan di media arus utama dan media sosial. Padahal, PPN hanya berlaku untuk sembako premium.

Krishna berpendapat di sinilah peran sentral humas sebagai corong terdepan dalam mengantisipasi isu sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat. “Kami harus memberikan pemahaman bahwa pajak-pajak tersebut bukan untuk masyarakat umum,” ujarnya.

Ia menyadari dukungan Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat berarti dalam menghadapi isu ini. “Strategi yang bagus harus didukung oleh pimpinan,” imbuhnya. Ia bersyukur Menkeu sangat mendukung strategi komunikasi dan taktik komunikasi Kemenkeu.

Bahkan, ketika isu tersebut merebak, Menteri Sri tak segan untuk turun langsung ke lapangan. “Saat itu, Bu Menteri langsung berkunjung ke Pasar Santa untuk mengonfirmasi langsung kepada para pedagang di sana,” ujarnya.

Kunjungan ini menciptakan komunikasi humanis antara Menteri Sri dengan pedagang. Komunikasi humanis juga dapat membangun kesadaran masyarakat, khususnya dalam menentukan opini publik. “Bu Menteri mengimbau kepada kami agar tidak menonjolkan figur pejabat. Namun, lebih kepada manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Krishna.

Agar informasi lebih efektif dan menarik, Kemenkeu mengedepankan masyarakat yang menyuarakan keberhasilan dari kebijakan pemerintah. Dengan begitu, Kemenkeu dapat secara aktif menginformasikan peran negara dalam membantu masyarakat.

Hadapi tantangan

Sementara menurut Koordinator humas dan Protokol LIPI sekaligus pranata humas madya Dyah R. Sugiyanto, yang tak kalah penting adalah communication leader dan narasi tunggal yang disampaikan berjenjang serta menyebar ke segala arah. Jika komponen ini sudah lengkap dan dipahami bersama, maka kementerian dapat membuat pesan kunci sesuai core business masing-masing.

Dyah tak memungkiri publik sangat menanti hasil penelitian LIPI terkait pandemi COVID-19. Salah satunya, riset imunomodulator yang belum selesai. Sebab, imunomodulator sedang dalam tahap uji klinis. “Kami tidak boleh mempublikasikan informasi yang setengah-setengah kepada masyarakat,” ujarnya.

Informasi yang sudah telanjur menyebar ke publik dapat mengganggu kerja peneliti. Hal ini dikarenakan banyak media yang menanyakan isu tersebut, sementara peneliti belum selesai dengan pekerjaannya.

Solusinya, aktif berkomunikasi dengan peneliti sebagai stakeholder utama LIPI. “Kami senantiasa meminta update jika ada penemuan baru,” ujarnya. Di samping itu, ketika mengeluarkan siaran pers terkait hasil riset dan merekomendasikan narasumber dari kalangan peneliti, Dyah harus lebih dulu menanyakan kesiapan mereka. “Tak lupa, selalu jujur pada rekan media bahwa kami masih membutuhkan waktu untuk menyampaikan informasi yang lebih lengkap dan tepat,” pungkasnya. (rvh)