Strategi Mengubah Pola Pikir

PRINDONESIA.CO | Minggu, 22/05/2022
Isu keuangan merupakan isu yang tidak populer. Sehingga, upaya membangun kepercayaan publik tidak hanya dilakukan di akhir proses melainkan sejak awal proses komunikasi.
Dok.Istimewa

Komunikasi itu ibarat olahraga senam. Dibutuhkan keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, kelincahan, koordinasi, dan yang terpenting adalah pertahanan kita.

 

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Demikian menurut Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, saat mengisi webinar “Corporate Communications Talk: Synergy of Financial Industry with The Media”, pertengahan Januari 2022 lalu.  Apalagi, kata Puspa, begitu ia karib disapa, tantangan di lapangan jauh lebih dinamis.

Ia beserta timnya, misalnya, kerap kali harus berhadapan dengan berbagai risiko tergelincir yang berpotensi menimbulkan krisis. Berdasarkan pengalamannya, kondisi ini umumnya terjadi disebabkan karena faktor kurang cepat, tangkas, atau faktor eksternal yang mereka tidak sadari. 

Meski begitu, Puspa dan tim selalu berpegang teguh pada pesan sang Menteri, Sri Mulyani. Bahwa Kementerian Keuangan merupakan bendahara umum negara. Untuk itu, bagi mereka, ada dua mata uang dalam melaksanakan tugas. Yakni, kredibilitas dan kepercayaan. Dua hal inilah yang selalu menjadi pegangan Biro KLI Kemenkeu dalam menghadirkan komunikasi publik yang bersifat asli, jujur, tidak membohongi publik, serta dapat membangun kepercayaan.

 

Kalibrasi Berkala

Di satu sisi, isu keuangan merupakan isu yang tidak populer. Sehingga, upaya membangun kepercayaan publik tidak hanya dilakukan di akhir proses melainkan sejak awal proses komunikasi. Maka, untuk memastikan upaya komunikasi yang dilakukan berjalan sesuai tujuan awal, ia bersama tim melakukan kalibrasi persepsi publik secara berkala.

Contoh, pada November 2021, Biro KLI bekerja sama dengan Kompas melakukan pengukuran tentang pemahaman masyarakat terhadap APBN. Di luar dugaan, sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai APBN. Mereka menganggap APBN merupakan pajak, bantuan sosial, bahkan utang. “Ternyata, selama ini berita baik tentang APBN tidak tersampaikan secara memadai,” ujarnya.

Melalui Subbagian Riset dan Audit Komunikasi (RISA), Biro KLI juga secara konsisten menangkap persepsi media terhadap isu yang berkaitan dengan Kemenkeu. Tujuannya, agar Kemenkeu mengetahui alasan di balik persepsi media yang keliru. Hasil dari riset ini selanjutnya dimanfaatkan oleh Kemenkeu untuk membangun narasi, menyempurnakan pesan kunci, dan komunikasi dengan media.

RISA juga selalu menangkap perkembangan isu terkait Kemenkeu di ranah media sosial, termasuk key opinion leader. Khususnya, untuk mengetahui hal yang sedang menjadi pemikiran mereka, serta alasan yang membuat mereka memandang suatu isu dari sudut pandang yang berbeda. Dari latar belakang itu, Biro KLI Kemenkeu akan lebih mudah dalam membuat narasi yang lebih dapat diterima publik. “Goals-nya bukan hanya ingin meluruskan informasi, tetapi sekaligus mengedukasi,” ujar perempuan yang sebelumnya merupakan Dirut LMAN itu.

Kondisi ini terasa makin menantang di tengah pergerakan informasi di dunia maya yang begitu cepat. Sementara kemampuan otak manusia untuk menerima informasi yang bukan merupakan prioritasnya sangat terbatas. Rentang perhatian (attention span) juga pendek, hanya delapan detik. “Solusinya, mengganti istilah APBN menjadi #UangKita,” kata Puspa. Langkah ini mereka lakukan untuk melakukan pergeseran pola pikir dari penyebutan istilah teknokratik menjadi istilah yang bisa membangun kepemilikan bagi semua orang (ais)