Penjurian AHI 2025: Tentang Citra dan Reputasi

JAKARTA, HUMASINDONESIA.ID – Sesi penjurian Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2025 hari kedua, Rabu (20/8/2025), seakan menegaskan kembali pentingnya strategi komunikasi yang inovatif dalam membangun dan memperkuat kepercayaan publik. Hal tersebut tercermin salah satunya dari pemaparan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tentang program BPKP Connect sebagai bagian strategi menghadapi tekanan dari ekspektasi publik. 

Dijelaskan oleh Subkoordinator Informasi Publik BPKP Yulia Pramita Rahman, program tersebut secara garis besar digencarkan untuk mengelola reputasi secara berkelanjutan, dan mendorong partisipasi aktif publik. Adapun secara praktik, lewat program tersebut pihaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa BPKP senantiasa hadir melakukan pengawasan secara terbuka demi kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia. 

Latar belakang kelahiran program tersebut, lanjut Yulia, adalah tingginya ekspektasi publik terhadap BPKP, terutama terkait pengawasan kasus-kasus korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Biasanya yang kami terima adalah aduan dan aspirasi dari masyrakat daerah terkait Dana Desa,” ujarnya mencontohkan salah satu bentuk dari ekspektasi publik terhadap kinerja BPKP di hadapan dewan juri.

Sementara itu dengan tujuan yang kurang lebih sama, Direktorat Jenderal Imigrasi lewat program Imigrasi Menjaga Negeri ingin memperkuat pemahaman publik tentang peran strategis mereka sebagai penjaga pintu gerbang negara yang transparan dan bebas pungutan liar (pungli). Adapun program tersebut dieksekusi dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah diingat, agar publik dapat mengenali mereka sebagai lembaga imigrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.  

Dijelaskan oleh Head of Publication Team Ditjen Imigrasi Ade Irma Stefi, program tersebut merupakan salah satu strategi mereka untuk bangkit dari sorotan negatif pada akhir tahun 2024. Seperti diketahui, pada periode tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi sempat terserempet serangkaian isu mulai dari dugaan pungli, pelanggaran oleh warga negara asing (WNA), hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Komunikasi Partisipatif

Terlepas dari perbedaan tantangan yang dihadapi, kedua lembaga di atas sama-sama memahami bahwa pola komunikasi satu arah kini tidak lagi efektif untuk mendapatkan kepercayaan publik.  Oleh karena itu, dalam konteks program komunikasi BPKP dan Direktorat Jenderal Imigrasi, keduanya juga memilih pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara langsung.

Direktorat Jenderal Imigrasi diketahui memanfaatkan employee-generated content (EGC) untuk mengedukasi publik. Ade mengatakan, konten yang dibuat langsung oleh para petugas imigrasi terbukti efektif menghadirkan sisi humanis dan meningkatkan interaksi positif dari masyarakat. Sementara BPKP mendorong adanya employee advocacy agar para karyawan dapat saling berbagi pengalaman pelayanan yang tepat. 

Di tataran eksternal, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari maskapai penerbangan, key opinion leaders (KOL), hingga menggelar media tour. Sedangkan di BPKP, kata Yulia, pihaknya secara aktif membangun relasi dengan publik dan media melalui program Talkparency, Journalism Contest, hingga BPKP Open Day. “Strategi komunikasi ini dirancang untuk memastikan pesan-pesan BPKP mengenai akuntabilitas dan transparansi tersampaikan secara luas dan akurat,” tutupnya. 

AHI 2025

Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) merupakan ajang kompetisi kinerja akuntabilitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik institusi (government public relations/GPR), yang bertujuan mengukur kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi sepanjang satu tahun terakhir.

Dipersembahkan oleh HUMAS INDONESIA, media berbasis komunitas humas/GPR di Indonesia, penyelenggaraan AHI yang ketujuh pada tahun ini membuka kesempatan bagi berbagai institusi seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh Indonesia, untuk membuktikan diri di enam kategori meliputi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Terinovatif, PPID Terbaik, Media Internal, Kanal Digital, Program Kehumasan Pemerintah (Government Public Relations/GPR).

Tahun ini, dalam periode penyelenggaraan yang sama, HUMAS INDONESIA juga menggelar ajang Kartini HUMAS INDONESIA (KaHI) 2025 sebagai wadah bagi perempuan di dunia komunikasi untuk menunjukkan perspektif dan keterlibatan mereka. Kompetisi ini tidak hanya berfokus pada produktivitas kerja di kantor, tetapi juga pada kontribusi mereka di ranah domestik maupun publik.

Ikuti terus informasi tentang AHI 2025 dan KaHI 2025 hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co. (ARF)