Gelar Forum Bersama Media, DIKPI Dorong Reformasi Komunikasi di Tubuh Polri

PRINDONESIA.CO | Kamis, 23/10/2025
Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) menggelar dialog Academic Exchange Learning on Police Reform bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Nims Cafe, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
doc/detik.com

Ketua Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani menegaskan, perlu adanya ruang akademik agar kepolisian dan media bisa saling belajar, memperkuat transparansi, dan mendorong Polri menjadi institusi sipil yang dipercaya publik.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO –  Dalam upaya memperkuat transparansi dan transformasi lembaga kepolisian menuju institusi yang lebih humanis dan terpercaya, Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) menggelar dialog Academic Exchange Learning on Police Reform bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Nims Cafe, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DIKPI Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani mengatakan,  kepolisian bukan sebagai institusi, melainkan sebagai fungsi sosial yang dijalankan bersama masyarakat (polisionil function). "Kami ingin membuka ruang akademik agar kepolisian dan media bisa saling belajar, memperkuat transparansi, dan mendorong Polri menjadi institusi sipil yang dipercaya publik," ujarnya dikutip dari Detik News, Rabu (22/10/2025).

Sementara Riki dari perwakilan AJI menyebut, hasil liputan investigatif AJI bertajuk Catatan Gelap Perilaku Polisi yang mengungkap berbagai pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya pengawasan internal, menegaskan betapa sistem pengawasan dan penegakan disiplin di tubuh Polri perlu diperkuat agar reformasi berjalan efektif. "Polri memiliki sistem dan instrumen yang lengkap, tapi implementasinya sering tidak konsisten. Propam harus lebih berani dan transparan agar kepercayaan publik tumbuh," tegasnya.

Masih dari AJI, Arin menyoroti pentingnya akses informasi yang terbuka dan profesionalisme komunikasi publik Polri. Menurutnya, akses informasi yang tertutup justru merugikan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Dalam konteks itu, DIKPI merekomendasikan sejumlah langkah strategis terhadap Polri, termasuk perbaikan sistem reward dan punishment, peningkatkan layanan publik, serta reformasi kelembagaan yang bertumpu pada dua pilar utama yaitu profesionalisme dan integritas. Keduanya hanya bisa terwujud melalui kolaborasi terbuka antara Polri, akademisi, dan media,” ucap Dedy.

Keterbukaan dan Kolaborasi

Pandangan tersebut selaras dengan hasil penelitian berjudul Strategi Komunikasi Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Jalanan (2025) karya Nurkholis Adi Pamungkas. Ditegaskan bahwa strategi komunikasi efektif dalam membangun kepercayaan publik harus dibangun atas tiga pilar utama yaitu keterbukaan informasi, kolaborasi  lintas sektor, dan  pendekatan  humanis.  Ketiga  elemen tersebut, menurut Nurkholis, harus saling melengkapi   dan   membentuk   kerangka   kerja   komunikasi   yang   responsif,   adaptif,   dan berorientasi pada publik.

Dengan  memberikan  akses  luas  kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  aktivitas  dan kebijakan  kepolisian,  institusi kepolisian  secara  tidak  langsung tengah membangun  kepercayaan serta mempersempit  ruang  spekulasi  negatif  yang  seringkali  muncul  akibat  informasi  yang  tidak tersampaikan secara utuh. (EDA)