Ketua Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani menegaskan, perlu adanya ruang akademik agar kepolisian dan media bisa saling belajar, memperkuat transparansi, dan mendorong Polri menjadi institusi sipil yang dipercaya publik.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Dalam upaya memperkuat transparansi dan transformasi lembaga kepolisian menuju institusi yang lebih humanis dan terpercaya, Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI) menggelar dialog Academic Exchange Learning on Police Reform bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Nims Cafe, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DIKPI Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani mengatakan, kepolisian bukan sebagai institusi, melainkan sebagai fungsi sosial yang dijalankan bersama masyarakat (polisionil function). "Kami ingin membuka ruang akademik agar kepolisian dan media bisa saling belajar, memperkuat transparansi, dan mendorong Polri menjadi institusi sipil yang dipercaya publik," ujarnya dikutip dari Detik News, Rabu (22/10/2025).
Sementara Riki dari perwakilan AJI menyebut, hasil liputan investigatif AJI bertajuk Catatan Gelap Perilaku Polisi yang mengungkap berbagai pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya pengawasan internal, menegaskan betapa sistem pengawasan dan penegakan disiplin di tubuh Polri perlu diperkuat agar reformasi berjalan efektif. "Polri memiliki sistem dan instrumen yang lengkap, tapi implementasinya sering tidak konsisten. Propam harus lebih berani dan transparan agar kepercayaan publik tumbuh," tegasnya.
Masih dari AJI, Arin menyoroti pentingnya akses informasi yang terbuka dan profesionalisme komunikasi publik Polri. Menurutnya, akses informasi yang tertutup justru merugikan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dalam konteks itu, DIKPI merekomendasikan sejumlah langkah strategis terhadap Polri, termasuk perbaikan sistem reward dan punishment, peningkatkan layanan publik, serta reformasi kelembagaan yang bertumpu pada dua pilar utama yaitu profesionalisme dan integritas. Keduanya hanya bisa terwujud melalui kolaborasi terbuka antara Polri, akademisi, dan media,” ucap Dedy.
Keterbukaan dan Kolaborasi
Pandangan tersebut selaras dengan hasil penelitian berjudul Strategi Komunikasi Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Jalanan (2025) karya Nurkholis Adi Pamungkas. Ditegaskan bahwa strategi komunikasi efektif dalam membangun kepercayaan publik harus dibangun atas tiga pilar utama yaitu keterbukaan informasi, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan humanis. Ketiga elemen tersebut, menurut Nurkholis, harus saling melengkapi dan membentuk kerangka kerja komunikasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada publik.
Dengan memberikan akses luas kepada masyarakat untuk mengetahui aktivitas dan kebijakan kepolisian, institusi kepolisian secara tidak langsung tengah membangun kepercayaan serta mempersempit ruang spekulasi negatif yang seringkali muncul akibat informasi yang tidak tersampaikan secara utuh. (EDA)
- BERITA TERKAIT
- Gelar Forum Bersama Media, DIKPI Dorong Reformasi Komunikasi di Tubuh Polri
- Menengok Upaya Dinas Kesehatan Sulbar Dorong Penguatan Komunikasi Publik
- Menyoal Seskab yang Dianggap Pilar Komunikasi Pemerintahan Presiden Prabowo
- Kemenko PMK Perkuat Sinergi Komunikasi K/L Terkait Program HTC
- Menyoal Tantangan dan Peluang Implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik