Hadapi El Nino Godzilla, Ombudsman RI Dorong Pemerintah Daerah Perkuat Stratkom

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Pemerintah daerah (pemda) diingatkan untuk memperkuat strategi komunikasi krisis dalam menghadapi potensi dampak ekstrem fenomena El Nino. Dalam kajian Ombudsman RI, komunikasi dinilai menjadi aspek krusial yang kerap terabaikan, padahal berperan penting dalam membentuk persepsi, mengarahkan tindakan masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik.

Disampaikan oleh Asisten Ombudsman RI Sulawesi Barat Amirullah Bandu, kegagalan komunikasi justru sering menjadi sumber persoalan dalam krisis. "Dalam setiap krisis, kegagalan terbesar pemerintah seringkali bukan pada tindakan, melainkan pada cara ia berkomunikasi kepada publik,” ujarnya dikutip dari laman resmi Ombudsman RI, Selasa (5/5/2026).

Ia menerangkan, fenomena El Nino yang makin ekstrem, yang disebut secara populer sebagai El Nino Godzilla, tidak lagi sekadar siklus iklim, tetapi telah berkembang menjadi ancaman multidimensi yang berdampak pada sektor sosial, ekonomi, hingga pelayanan publik.

Namun, kata Amirullah, perhatian pemerintah selama ini dinilai masih lebih terfokus pada kesiapan fisik, seperti pembangunan infrastruktur air atau mitigasi kebakaran. Sementara itu, kesiapan komunikasi krisis belum menjadi prioritas utama.

Padahal, lanjut dia, dalam situasi darurat, komunikasi menjadi instrumen penting dalam membentuk persepsi, mengarahkan tindakan masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Ketika komunikasi gagal, krisis yang awalnya bersifat teknis dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan yang jauh lebih kompleks," terangnya.

Empati dan Transparan

Dalam perspektif komunikasi, krisis menuntut respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, Coombs melalui Situational Crisis Communication Theory menekankan bahwa komunikasi krisis tidak hanya soal menyampaikan informasi teknis, tetapi juga mencakup empati, transparansi, dan pengelolaan reputasi.

Pendekatan ini juga diperkuat oleh kerangka Crisis and Emergency Risk Communication yang menekankan bahwa komunikasi krisis mesti dilakukan secara cepat, akurat, kredibel, empatik, serta mampu mendorong tindakan konkret dari masyarakat.

Akan tetapi, kata Amirullah, dalam praktiknya, komunikasi pemda masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari koordinasi antarinstansi yang lemah hingga penyampaian pesan yang terfragmentasi. Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dan konsisten. "Alih-alih menjadi sumber informasi yang terpercaya, pemerintah justru kerap kalah cepat dibandingkan arus informasi di media sosial yang tidak selalu terverifikasi," papar dia.

Tak hanya itu, Amirullah menilai bahwa pesan yang disampaikan pemda juga masih terkesan kaku. Mengambil contoh masyarakat yang terdampak kekeringan atau kebakaran hutan, menurutnya, mereka tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga pengakuan atas penderitaan mereka. "Ketika pemerintah gagal menunjukkan empati, maka yang muncul bukan hanya ketidakpuasan, tetapi juga erosi kepercayaan," tuturnya.

Dalam konteks tersebut, Amirullah menyebut, dimensi empati merupakan fondasi utama dalam setiap pesan komunikasi krisis. Tak hanya sekadar retorika, tetapi harus tercermin dalam pilihan kata, cara penyampaian, dan konsistensi tindakan pemerintah. "Ketika masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir dan peduli, maka kepercayaan akan terbentuk, dan kepatuhan terhadap kebijakan akan meningkat," tegas dia.

Untuk itu, Amirullah mendorong pemda untuk melakukan transformasi komunikasi secara menyeluruh. Menurutnya, pendekatan yang selama ini cenderung reaktif perlu diubah menjadi lebih antisipatif dan berbasis data. Hal tersebut dapat dimulai dengan membangun sistem komunikasi yang terintegrasi dan memanfaatkan teknologi digital, tanpa mengabaikan kebutuhan penyederhanaan pesan agar mudah dipahami masyarakat luas.

Lebih jauh, Amirullah juga menekankan bahwa komunikasi krisis perlu melibatkan sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan media. Ia menerangkan bahwa hal itu penting dilakukan agar pesan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipercaya oleh publik. "Sehingga, komunikasi bukan lagi proses satu arah, melainkan forum diskusi yang melibatkan berbagai aktor," pungkasnya. (Fadhil Pramudya)