Forum Pimpinan MPR-DPR 1999-2024 Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Forum Kebangsaan Pimpinan MPR RI dan DPR RI periode 1999–2024 menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah terkait tantangan ekonomi nasional, situasi geopolitik global, serta pentingnya penguatan komunikasi publik. Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa pemerintah perlu memastikan pesan kepada masyarakat berjalan jelas, konsisten, dan menenangkan di tengah tekanan ekonomi dan dinamika kebijakan.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, dalam konteks ini forum sepakat untuk ikut menjaga situasi nasional tetap kondusif serta mendorong masyarakat memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah. Menurutnya, stabilitas sosial dan politik perlu dijaga melalui komunikasi yang tepat.

Ketua MPR RI 2019-2024 itu juga menyoroti bahwa persoalan yang sering muncul bukan semata terletak pada substansi kebijakan, tetapi juga tata kelola implementasi serta cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik.

Ia menilai bahwa komunikasi yang kurang tepat dapat memicu resistensi dan kesalahpahaman di masyarakat. “Persoalan utama sering kali bukan pada kebijakannya, tetapi pada tata kelola dan komunikasi publiknya,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, saat halalbihalal dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, di Jakarta, dikutip dari ANTARA News, Senin (27/4/2026).

Komunikasi yang Tenang dan Mudah Dipahami

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI 2009-2014 Marzuki Alie menekankan pentingnya pola komunikasi pemerintah yang lebih tenang dan mudah dipahami masyarakat. Ia menilai, penyampaian kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik, terutama saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

Dalam konteks ini, Marzuki berpandangan bahwa cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara adil di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI 2024 Amir Uskara mengingatkan bahwa kondisi fiskal nasional saat ini membutuhkan langkah pemerintah yang solid, termasuk dalam hal komunikasi di jajaran kabinet. Menurut dia, konsistensi pesan menjadi penting agar masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah. “Kondisi fiskal kita saat ini memang berat. Karena itu, komunikasi pemerintah harus solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ucapnya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua MPR RI 2014-2019 Oesman Sapta Odang atau OSO menyebut bahwa kondisi nasional saat ini membutuhkan ruang dialog yang terbuka agar kritik yang berkembang dapat tersampaikan kepada pemerintah secara utuh. “Negara kita sedang menghadapi banyak tantangan. Kritik harus sampai kepada pemerintah agar bisa menjadi bahan perbaikan,” tutur OSO.

Menanggapi suara dari forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan serta terus melakukan penyempurnaan kebijakan di berbagai sektor, termasuk upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial. “Pemerintah sangat terbuka. Justru berbagai masukan seperti ini penting agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan yang ada,” kata Djamari.

Ia menambahkan, pemerintah terus membenahi sejumlah program strategis seperti penguatan ekonomi desa, bantuan sosial, dan ketahanan pangan dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI dan Polri di lapangan agar implementasi berjalan efektif. Selain itu, lanjut dia, koordinasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, termasuk memastikan transfer ke daerah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat, serta meningkatkan komunikasi dengan legislatif sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan keseimbangan. (Fadhil Pramudya)