Puan Minta Pemerintah Bangun Komunikasi Publik yang Transparan soal Hantavirus

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Transparansi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketenangan sekaligus kepercayaan publik terhadap penanganan ancaman kesehatan.

Salah satu ancaman kesehatan yang kini muncul di Indonesia yakni penyakit Hantavirus. Penyakit itu kembali menjadi sorotan usai tiga penumpang kapal pesiar MV Hondius dilaporkan meninggal dunia akibat virus tersebut saat kapal berlayar di Samudera Atlantik.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran publik, termasuk di Indonesia yang juga mencatat sejumlah kasus Hantavirus dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkap ada 23 kasus Hantavirus tersebar di sembilan provinsi.

Adapun Hantavirus merupakan kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Virus ini tergolong penyakit zoonosis atau dapat menular dari hewan ke manusia.

Terkait hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat memberikan kepastian informasi terkait ancaman Hantavirus yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab diperlukan agar masyarakat tidak panik menghadapi isu kesehatan tersebut. "Termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini,” kata Puan dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (12/5/2026).

Puan menilai kemunculan kasus Hantavirus perlu ditangani melalui pendekatan yang tenang, terbuka, dan berbasis perlindungan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam menghadapi ancaman penyakit bukan hanya terletak pada aspek medis, tetapi juga kemampuan negara menjaga kepercayaan publik melalui informasi yang jelas dan langkah antisipasi yang terukur.

Komunikasi Publik Kesehatan

Puan mengingatkan masyarakat saat ini masih sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Menurutnya, keterlambatan informasi atau penjelasan yang tidak utuh berpotensi memperbesar ruang disinformasi dan ketakutan publik.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami situasi secara menyeluruh, mulai dari pola penularan, kelompok rentan, langkah pencegahan, hingga tingkat risiko penyakit bagi masyarakat umum.

Politikus PDIP itu menilai, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan publik. Pasalnya, saat masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang cukup, ruang disinformasi dan ketakutan dapat berkembang lebih cepat daripada penanganan itu sendiri. "Maka penting agar pemerintah memperkuat komunikasi publik kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami. Bukan hanya berbasis penjelasan teknis yang sulit diakses publik luas,” kata Puan.

Selain komunikasi publik, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani penyakit zoonosis secara cepat. Pemerintah pun diminta memperkuat surveilans dan sistem deteksi dini guna mencegah penyebaran virus lebih luas. "Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah yang jelas dan dapat dipantau masyarakat,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)