Akademisi Soroti Tumpang Tindih Komunikasi Publik Pemerintah

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Komunikasi publik pemerintah menjadi sorotan di tengah meningkatnya kompleksitas ruang digital dan derasnya arus informasi. Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Diah Fatma Sjoraida menilai, pemerintah saat ini menghadapi paradoks komunikasi ketika tingkat kepuasan publik tinggi, tetapi ruang publik justru dipenuhi pesan yang saling bertabrakan dan tidak terorkestrasi dengan baik.

Dalam artikelnya dilansir RMOL.id, Kamis (7/5/2026), Diah menyebut kondisi tersebut sebagai “kakofoni”, yakni situasi ketika pesan pemerintah tumpang tindih, kontradiktif, dan kehilangan koordinasi yang jelas. “Ruang publik kita justru dipenuhi oleh kakofoni, sebuah keriuhan pesan yang tumpang tindih, kontradiktif, dan sering kali kehilangan orkestrasi yang jelas,” ujar Diah.

Menurut Diah, persoalan komunikasi pemerintah bukan sekadar masalah teknis penyampaian informasi, tetapi berkaitan dengan ambiguitas struktural dalam tata kelola komunikasi negara. Dalam hal ini, eksperimen kelembagaan dan banyaknya pusat komunikasi dinilai membuat narasi pemerintah berjalan sendiri-sendiri.

Fenomena tersebut, lanjut Diah, semakin terlihat di era media digital ketika publik menerima informasi dari berbagai kanal secara simultan. Dalam situasi ini, pemerintah tidak hanya berhadapan dengan media arus utama, tetapi juga media sosial, kreator konten, hingga percakapan publik yang bergerak cepat dan sulit dikendalikan.

Akibatnya, kata Diah, komunikasi pemerintah kerap terlihat reaktif dan tidak konsisten. Pesan yang disampaikan antarlembaga pun sering kali berbeda, bahkan muncul klarifikasi yang saling bertolak belakang dalam waktu singkat. “Ini bukan semata problem diseminasi informasi, melainkan cerminan dari ambiguitas struktural di jantung kekuasaan,” tuturnya.

Bukan Menjaga Citra Semata

Diah menekankan bahwa secara umum, pergantian figur di lini komunikasi pemerintah dinilai belum menyelesaikan persoalan utama lantaran belum adanya sistem komunikasi yang terintegrasi dan disiplin antarlembaga. Ia menilai, selama setiap institusi merasa memiliki ruang komunikasi sendiri tanpa koordinasi yang kuat, informasi yang diterima publik berpotensi tetap terpecah dan tidak konsisten.

Dalam pandangan tersebut, Diah menekankan bahwa komunikasi publik pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengelolaan citra atau memenangkan perdebatan di ruang digital. Menurutnya, pemerintah perlu membangun orkestrasi komunikasi yang jelas agar narasi kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh.

Oleh karena itu, tandas Diah, diperlukan pembagian peran komunikasi yang lebih tegas oleh presiden di antara pejabat dan lembaga pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih pesan. “Komunikasi publik adalah jembatan antara kebijakan dan rakyat, bukan benteng pertahanan untuk membungkam masukan demi menjaga citra semata,” pungkasnya. (Fadhil Pramudya)