Tantangan GPR dalam Peningkatan Layanan Publik

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Salah satu tantangan terbesar government public relations (GPR) saat ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, karena menilai tanggung jawab utama GPR adalah memastikan pengetahuan masyarakat tentang terobosan pemerintah dalam pelayanan publik.

Menurut Herman, tanggung jawab tersebut hadir karena masyarakat merupakan penerima manfaat dari setiap inovasi pemerintah. Tujuan akhir semua aktivitas pelayanan pemerintah, tegasnya, adalah kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu GPR memiliki peran vital dalam meningkatkan literasi masyarakat,” ujarnya dalam Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) Tahun 2024 di Bandung, Rabu (17/07/2024).

Adapun literasi yang dimaksud Herman merujuk kepada jalannya proses pemerintahan mencakup program, kebijakan, dan layanan publik yang tersedia. Baginya, literasi yang baik akan mencukupi pengetahuan dan referensi masyarakat terkait pemerintahan. Sejalan dengan itu, menurutnya, GPR juga dapat membangun persepsi publik yang positif. “Sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah,” sambungnya.

Melawan Disinformasi

Senada dengan Herman, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo) Usman Kansong, ikut menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks era digital hari ini, katanya, narasi liar yang sering kali menyesatkan masyarakat perlu disikapi GPR secara aktif guna menjaga persepsi positif tentang pemerintahan.

"Mengapa komunikasi itu penting?” Pertanyaan retoris tersebut dilontarkan mantan Direktur Pemberitaan Harian Media Indonesia itu untuk jawaban yang telah ia siapkan. Katanya, karena ada banyak persepsi yang tidak pas beredar di masyarakat. Baginya, komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap pemerintahan. (jar)