DPRD Jateng Tekankan Pentingnya GPR Bangun Komunikasi Publik yang Berdampak

SEMARANG, PRINDONESIA.CO - Komunikasi tidak lagi cukup sebatas penyampaian informasi, tetapi harus mampu membangun partisipasi, kepercayaan, dan keterlibatan publik secara nyata. Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya dinamika opini publik, masyarakat dinilai perlu membangun pola komunikasi yang lebih substantif dan berdampak.

Dalam konteks itu, DPRD Jawa Tengah menegaskan bahwa komunikasi publik yang sehat harus mampu menjadi jembatan antara pemerintah, lembaga publik, dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun merespons persoalan sosial.

Hal itu mengemuka dalam ‘Forum Jateng Media Summit 2026’ yang digelar di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026). Adapun forum itu menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya yakni Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Doktor Ryant Nugroho, Pusat Penerangan Kemendagri Zainudin, dan Kepala Bagian Humas & Protokol Provinsi Jateng Dicky Adinurwanto.

Saat membuka forum tersebut, Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jateng Agung Hariyadi, mengingatkan bahwa ruang digital kini menjadi wajah utama institusi pemerintah di mata publik.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dinilai makin penting untuk memperluas akses informasi sekaligus membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat. Ia menekankan agar website pemerintah mesti informatif, mudah diakses, dan konten yang dihadirkan adalah yang dibutuhkan masyarakat. "Begitu pula media sosial, harus dikelola aktif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan tren komunikasi digital," ujar Agung dilansir laman resmi DPRD Jateng, Rabu (20/5/2026).

Relevan dan Humanis

Agung menilai bahwa komunikasi publik pemerintah di era digital mulai mengalami tantangan yang makin kompleks. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah juga mesti mengubah pola komunikasinya.

Dalam mengunggah konten publik, kata dia, humas pemerintah/government public relations (GPR) tidak cukup hanya menampilkan dokumentasi kegiatan seremonial. Agung menyebut bahwa GPR juga dituntut mampu menghadirkan informasi yang relevan, humanis, dan mudah dipahami masyarakat.

Tak hanya itu, Agung menekankan bahwa pentingnya strategi komunikasi yang mampu menarik perhatian publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. "Kita tidak bisa lagi hanya mengunggah dokumentasi kegiatan formal tanpa strategi komunikasi yang kuat. Konten pemerintah harus mampu menarik traffic, meningkatkan engagement, dan tersebar luas kepada masyarakat,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Agung turut menyinggung perkembangan artificial intelligence (AI) yang mulai memengaruhi dunia komunikasi publik. Ia pun berpesan agar AI tidak dianggap sebagai ancaman bagi kehumasan pemerintah, melainkan alat yang mesti dipahami dan dimanfaatkan secara bijak. (Fadhil Pramudya)