Perlu Strategi yang Terstruktur, GPR Tidak Bisa Lagi Sekadar Unggah Konten

SEMARANG, PRINDONESIA.CO – Di tengah derasnya arus informasi digital, government public relations (GPR/humas pemerintah) dituntut tidak sekadar aktif mengunggah konten di situs web maupun media sosial. Lebih dari itu, mereka perlu memiliki strategi komunikasi yang terstruktur agar setiap program pemerintah dapat dipahami masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Pesan tersebut disampaikan Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Agama RI Sri Hendriyani dalam Sosialisasi Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah yang diikuti puluhan pranata humas pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah bersama Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI.

Menurut Sri, humas pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, aktivitas kehumasan masih sering dipersepsikan sebatas mempublikasikan informasi melalui berbagai kanal digital. "Humas memiliki tugas untuk menyampaikan program gubernur, bupati, atau wali kota kepada masyarakat. Namun, selama ini humas terkesan sekadar asal posting di website maupun platform media sosial," kata Sri dilansir laman resmi Pemprov Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan strategi komunikasi yang mampu menjadi panduan dalam seluruh proses komunikasi publik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurutnya, strategi komunikasi merupakan dokumen perencanaan yang memastikan penyampaian pesan kepada masyarakat dilakukan secara sistematis, terarah, dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.

Sri menjelaskan, strategi komunikasi tidak dapat disamakan dengan sekadar menyusun kalender konten atau jadwal unggahan media sosial. Sebaliknya, strategi komunikasi merupakan peta jalan yang memuat identifikasi kelompok sasaran, penyusunan pesan yang relevan, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai, serta indikator untuk mengukur efektivitas komunikasi yang dijalankan.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan narasi resmi pemerintah di ruang publik menjadi makin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, sentimen negatif terhadap pemerintah tidak selalu dipicu oleh buruknya kinerja, tetapi kerap muncul karena minimnya informasi resmi yang mampu menjawab pertanyaan maupun spekulasi publik. "Ketika institusi diam, publik dan media mengambil alih kendali cerita. Miskomunikasi dan hoaks berkembang biak di dalam ruang kosong, yang tidak diisi oleh klarifikasi resmi pemerintah," tegasnya.

Perluas Kolaborasi

Selain membangun narasi yang kuat, humas pemerintah juga didorong memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan komunikasi, termasuk media massa, influencer, hingga homeless media yang kini memiliki pengaruh besar di ruang digital. Menurut Sri, sinergi tersebut diperlukan agar informasi mengenai kebijakan maupun capaian pemerintah dapat menjangkau audiens yang lebih luas. "Sekarang yang sedang tren adalah homeless media, basisnya media sosial, tidak memiliki kantor resmi, tapi pengaruhnya besar dan memiliki engagement yang tinggi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Diskomdigi Jawa Tengah Enrico Adrian Ramandha, yang mewakili Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, menilai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik agar makin profesional dalam menghadapi dinamika komunikasi saat ini.

Menurut Enrico, komunikasi publik yang tidak dikelola secara baik berpotensi memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat hingga menggerus kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Sebaliknya, komunikasi yang dirancang melalui strategi yang matang mampu meningkatkan pemahaman publik, mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus memperkuat dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. "Komunikasi publik yang terencana dan berbasis strategi mampu meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah," tutur dia.

Ia menambahkan, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik telah dituangkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Publik. Salah satu ketentuannya mengatur bahwa penyusunan strategi komunikasi harus mencakup komunikasi tematik daerah, program prioritas pemerintah, hingga manajemen komunikasi krisis.

Melalui sosialisasi tersebut, pranata humas pemerintah daerah di Jawa Tengah diharapkan mampu menyusun strategi komunikasi yang lebih sistematis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ruang publik. Dengan strategi yang terencana, humas tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun kredibilitas institusi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. (Fadhil Pramudya)