Komunikasi Krisis Pemerintah dalam Kasus Wafatnya Manajer Kopdes Merah Putih

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Setiap krisis tidak hanya menguji ketepatan pengambilan kebijakan, tetapi juga kemampuan pemerintah mengelola komunikasi publik. Hal itu tercermin dalam penanganan kasus meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih saat mengikuti pelatihan bela negara yang dikenal sebagai latihan dasar militer (latsarmil), pada pertengahan dan akhir Juni 2026 lalu.

Sejak kasus tersebut mencuat, pemerintah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, menjelaskan dugaan penyebab medis masing-masing peserta, serta mengumumkan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Pemerintah juga menyatakan penyebutan "latsarmil" diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai komunikasi pemerintah perlu melampaui penyampaian kronologi dan penjelasan teknis. Di tengah tingginya perhatian publik, transparansi mengenai proses evaluasi serta keterbukaan terhadap penyempurnaan kebijakan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Dosen dan peneliti di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menilai, insiden tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi model pelatihan yang diterapkan. Ia pun mendorong agar diberhentikannya pelatihan bergaya militer tersebut. "Untuk itu, perlu desain pelatihan baru yang cocok agar tidak ada korban lagi di kemudian hari," ujar Subarsono dikutip dari Mojok.co, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, evaluasi kebijakan juga perlu diikuti dengan komunikasi yang lebih terbuka. Ia mendorong pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun desain pelatihan baru, mulai dari Kementerian Koperasi, pelaku koperasi yang telah berhasil, akademisi, hingga masyarakat.

Subarsono menilai dialog dan focus group discussion (FGD) lintas pemangku kepentingan juga penting dilakukan agar tata kelola koperasi lebih partisipatif dan berlandaskan prinsip good governance. "Penguasa perlu menghilangkan arogansinya dan menyadari bahwa kebijakan yang telah dibuat selama ini melahirkan kesalahan dan diperlukan kesadaran untuk bersedia menata kembali sistem pelatihan yang lebih bagus," kata dia.

Ia menambahkan bahwa publik cenderung akan memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang bersedia memperbaiki kebijakan dibandingkan mempertahankan pendekatan lama yang justru berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat.

Perspektif Komunikasi Krisis

Dalam perspektif komunikasi krisis, langkah Kementerian Pertahanan dalam menyampaikan belasungkawa, menjelaskan kronologi, serta memaparkan rencana evaluasi merupakan bagian dari praktik komunikasi publik yang baik.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyebut, latsarmil diberlakukan agar para calon manajer memiliki jiwa disiplin yang tinggi dan kuat bekerja di bawah tekanan.

Akan tetapi, publik tidak hanya perlu mengetahui apakah prosedur telah dijalankan, namun juga substansi ihwal tata kelola program, termasuk kemungkinan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan program tersebut.

Berdasarkan kajian Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan W. Timothy Coombs, respons awal berupa penyampaian informasi dan ungkapan empati memang merupakan tahapan penting dalam komunikasi krisis.

Namun, ketika perhatian publik berkembang dari pertanyaan mengenai apa yang terjadi menjadi mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, organisasi dituntut menghadirkan komunikasi yang lebih akuntabel melalui penjelasan penyebab, proses evaluasi, serta langkah korektif yang akan ditempuh.

Terbaru, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, Kemenhan kini mengubah nama dan pendekatan Latsarmil menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Menilik dari apa yang disampaikan Robert M. Entman dalam framing theory, perubahan istilah itu dapat dibaca sebagai upaya pemerintah membingkai ulang (reframing) persepsi publik terhadap program tersebut.

Namun, berbagai kajian komunikasi krisis menunjukkan bahwa perubahan pesan akan lebih mudah diterima apabila berjalan beriringan dengan perubahan kebijakan. William L. Benoit dalam Image Repair Theory menyebut, tindakan korektif (corrective action) sebagai salah satu strategi penting untuk memulihkan kepercayaan setelah krisis.

Dalam teori itu, Benoit menjelaskan bahwa perubahan narasi saja tidak cukup untuk memulihkan reputasi organisasi. Artinya, dengan corrective action itu, kondisi yang menyebabkan kemunculan krisis dapat diperbaiki dan sekaligus menunjukkan langkah nyata agar krisis tidak terulang. (Fadhil Pramudya)