Akademisi Kembali Soroti Komunikasi Pejabat Publik yang Masih Sering Blunder

SURABAYA, PRINDONESIA.CO – Setiap kata yang terlontar dari seorang pemimpin akan menjadi konsumsi publik dan berpotensi memunculkan berbagai respons. Dalam konteks komunikasi publik, keberhasilan penyampaian pesan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan tetapi juga ketepatan memilih setiap diksi. Pilihan kata yang kurang tepat berisiko mengaburkan pesan, memicu kontroversi, hingga bahkan menggeser perhatian publik dari makna pesan sesungguhnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) Dr Suko Widodo menyampaikan, penggunaan diksi dalam komunikasi publik bukan persoalan gaya bicara. Sebab, katanya, kontroversi sering muncul bukan karena isi pesannya, tetapi pilihan kata yang dianggap tidak tepat, multitafsir atau kurang sensitif terhadap konteks. “Karena itu, setiap pejabat publik perlu menyadari bahwa ucapannya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan komunikasi personal,” ujarnya dilansir dari laman resmi Unair, Jumat (31/7/2026).

Suko melanjutkan, seyogianya para pejabat negara tidak lagi berbicara atas nama pribadi ketika berada di ruang publik. Sebab, setiap pernyataan yang disampaikan akan terus membawa muruah institusi maupun negara. Hal ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam memilih kata dan menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Alumnus Unair tersebut menegaskan, komunikasi yang tidak terukur dapat menurunkan kepercayaan publik dan mengalihkan fokus masyarakat dari substansi kebijakan ke kontroversi pernyataan. “Oleh karena itu, etika komunikasi pejabat juga menjadi bagian dari citra negara. Jika pesan yang disampaikan menggunakan diksi dan bahasa yang beretika akan lebih mudah diterima,” ucapnya.

Utamakan “Substansi” bukan “Sensasi”

Lebih lanjut, Suko menekankan, pejabat yang memiliki komunikasi impulsif berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memengaruhi penilaian publik terhadap tata kelola pemerintahan. Menurutnya, komunikasi publik para pejabat idealnya mengedepankan kejelasan, keakuratan, kesantunan, berbasis fakta, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan umum.

Dalam praktiknya, kata Suko, seorang pejabat negara merupakan simbol representasi publik. Untuk itu, setiap kritik maupun pesan yang disampaikan di ruang publik semestinya tidak mengandung unsur yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat itu sendiri. “Prinsip yang sebaiknya dipegang adalah berpikir sebelum berbicara, mengutamakan substansi daripada sensasi dan menjadikan etika komunikasi bagian dari kepemimpinan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Business Director Trisaska Komunika M. KH Rachman Ridhatullah yang juga dosen tamu di Universitas Padjadjaran menjelaskan, pilihan kata yang empatik, terstruktur, mudah dipahami akan membantu publik memahami tujuan kebijakan sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman atau amarah publik. “Dalam menyampaikan pesan, tidak hanya memerhatikan pemilihan diksi dari apa yang ingin disampaikan (what to say), tetapi juga bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut  (how to say) dengan tepat,” jelasnya dalam Forum Kebijakan dan Bimbingan Teknis Manajemen Krisis Perguruan Tinggi di Era Digital besutan HUMAS INDONESIA, beberapa waktu lalu. (Evira Anyelia)