Penjurian AHI 2026: Optimalisasi AI untuk Akselerasi Layanan Publik

JAKARTA, PRINDONESIA.CO — Tingginya volume pertanyaan repetitif dari warga mendesak instansi pemerintah mencari solusi teknologi tepat guna. Dalam hal ini, sejumlah peserta dalam penjurian Anugerah HUMAS INDONESIA (AHI) 2026 hari kedua, Rabu (2/9/2026) sepakat untuk memanfaatkan perangkat kecerdasan buatan. Salah satunya Kementerian Koperasi (Kemenkop).

Kementerian pimpinan Ferry Juliantono ini diketahui memanfaatkan asisten virtual untuk menyapa warga melalui platform WhatsApp resmi bercentang biru. Dijelaskan oleh Staf Humas Kemenkop Ria Oktariana, teknologi chatbot ini bertugas untuk menangani deretan pertanyaan dasar seperti seputar tata cara pendirian koperasi hingga pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). "Misalnya bagaimana cara pendirian KDKMP atau apa itu KDKMP, itu sudah kami informasikan di chatbot AI yang dapat diakses 24 jam melalui WhatsApp," ucapnya.

Melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak benar-benar baru, CEO Magnitude Indonesia Abdul Rahman Ma’mun selaku juri, menyambut penjelasan tersebut dengan pertanyaan tentang hal spesifik yang membedakan penerapan chatbot oleh Kemenkop. Menjawabnya, Ria menyampaikan, timnya rutin mengevaluasi kepuasan warga serta aktif melatih kecakapan staf layanan. "Kami juga meningkatkan SDM di mana teman-teman kami juga kami berikan penguatan substansi untuk mudah memberikan jawaban kepada masyarakat, Pak, agar mudah dan cepat," urai Ria.

Melengkapi Rahman, Director Business HUMAS INDONESIA Ainul Yaqin selaku juri turut menanyakan tentang siasat instansi merespons keluhan, khususnya terkait layanan akses permodalan dan legalitas. Okta mengatakan, setiap aduan permodalan akan diarahkan menuju lembaga pengelola dana bergulir.

Tak hanya Kemenkop, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) juga menjalankan skema sejenis dengan memanfaatkan chatbot di kotak masuk Instagram, fitur obrolan web resmi, hingga perpesanan WhatsApp. Taktik otomatisasi pesan ini, kata anggota Tim Biro Umum, Hubungan Masyarakat, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Kemendikti Saintek Agi Bahari Ediyana, ditujukan untuk meredam beban petugas saat menerima lonjakan 84.000 lebih interaksi publik sepanjang semester satu tahun 2026. "Dari data penggunaan chatbot ini, 80% dari 84.000 interaksi yang masuk tadi tertangani oleh chatbot AI," ucapnya mantap.

Kecerdasan Buatan Sisir Regulasi

Lain halnya dengan Bank Indonesia (BI), mereka meluncurkan chatbot "Lisa" berbekal kecerdasan buatan untuk menyisir ratusan berkas regulasi aktif korporasi secara presisi. Dijelaskan oleh Assistant Manager Bank Indonesia Rivo Mandey, saat ini BI memiliki 600-700 regulasi aktif, dan implementasi chatbot ini ditujukan untuk memudahkan akses terhadap dokumen-dokumen tersebut.

Dalam konteks akses informasi, juri Ainul Yaqin tertarik dengan bagaimana pemetaan audiens yang memanfaatkan kanal informasi milik BI. Untuk itu, Rivo memastikan instansinya mampu memetakan profil pemohon data. "Kami bisa menilai seperti apa masyarakat yang bertanya ke kami dan penilaian mereka seperti apa. Dan sebagai informasi, kami memiliki rata-rata 95% ke atas Pak, untuk tingkat kepuasan dari permintaan informasi yang masuk ke BI," ucapnya.

Menyambung Ainul, juri sekaligus CEO HUMAS INDONESIA Asmono Wikan tertarik dengan upaya BI menangkal potensi krisis akibat kebocoran dokumen rahasia. Secara spesifik ia menanyakan tentang cakupan kemampuan BI untuk mengekspos hal-hal yang sebenarnya dikecualikan tanpa men-disclose isi yang dikecualikan itu. Rivo menegaskan instansi meletakkan kewenangan mutlak penentuan status kerahasiaan dokumen pada pucuk pimpinan tingkat tinggi. "Kami tekankan bahwa DIP (Daftar Informasi Publik-red) dan DIK (Daftar Informasi Dikecualikan-red) kami ini per tahun 2025 harus diputus oleh Rapat Dewan Gubernur," pungkas Rivo meyakinkan dewan juri. (Arfrian R.)