Kata Akademisi UNP Tentang Strategi “Government Branding”

PADANG, PRINDONESIA.CO – Membangun government branding memerlukan komunikasi yang lebih transparan dan akuntabel untuk dapat meningkatnya partisipasi publik. Hal ini ditekankan oleh Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis (KKPS) Universitas Negeri Padang (UNP) Dr. Haris Satria dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Humas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang, Selasa (22/9/2026).

Dalam paparannya bertajuk Strategis Branding Pemerintahan (Government Branding) Melalui Platform Komunikasi Digital, Haris menjelaskan, hal itu karena membangun government branding tidak hanya berkaitan dengan tampilan atau identitas pemerintah. “Tetapi juga bagaimana pemerintah membangun persepsi dan hubungan dengan masyarakat melalui komunikasi yang konsisten,” ujarnya dikutip dari laman resmi UNP, Rabu (23/9/2026).

Di hadapan 25 OPD Humas, Haris memaparkan, sejumlah unsur yang perlu diperhatikan dalam government branding di antaranya adalah brand positioning, brand personality, brand identity, service quality, transparency, accountability. Di samping itu ada juga communication consistency, public perception and participation yang menjadi hal penting lainnya.

Bantuan Komunikasi Digital

Alumnus Universitas Negeri Padang itu turut menegaskan pentingnya efektivitas platform komunikasi digital yang digunakan pemerintah kota Padang dan keterhubungannya dengan OPD teknis lainnya dalam konteks government branding. Untuk Kota Padang sendiri, lanjutnya, strategi government branding yang dijalankan mencakup visi, delapan misi, sembilan program unggulan, dan 40 aktivasi sebagaimana tertuang  dalam platform komunikasi digital.

Menyambung Haris, Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Feri Mulyani Hamid mengatakan, keberhasilan program pemerintah termasuk upaya government branding sejatinya tidak hanya ditentukan oleh pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga komunikasi yang dijalankan public relations (PR) “Kemampuan para Humas dalam mengkomunikasikannya secara efektif kepada publik di tengah pergeseran tren media sosial (menjadi penting),” ujarnya.

Pandangan Feri itu selaras dengan yang pernah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Azhari dalam kegiatan Pembinaan Kehumasan Kementerian Agama Provinsi Aceh di Aula Kanwil Kemenag Aceh, beberapa waktu lalu. Azhari berpendapat, penyebarluasan informasi perlu diperkuat melalui berbagai platform media sosial agar komunikasi dengan masyarakat berlangsung lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas.(Evira Anyelia)