Untuk memperluas jangkauan masing-masing moda transportasi di Jabodetabek perlu usaha paralel. Mulai dari mempersiapkan sistem transportasi terintegrasi hingga mengedukasi publik untuk menggunakan angkutan umum.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Ada isu penting yang mendasari berdirinya perusahaan sistem pembayaran terintegrasi antarmoda di DKI Jakarta. Salah satunya, tingginya jumlah emisi karbon yang sebagian besar bersumber dari angkutan pribadi.
Saat ini, kata Direktur Utama PT JakLingko Muhamad Kamaluddin, pengguna angkutan umum di Jakarta hanya 20 persen dari total pengguna moda transportasi. Bahkan, saat pandemi jumlahnya turun menjadi 15 persen. “Jika kita lihat negara maju, pengguna angkutan umum sudah mencapai 70 - 80 persen,” ujar pria yang ditemui PR INDONESIA di kantornya, Jakarta, Jumat (12/11/2021).
Bagi Kamal, begitu ia akrab disapa, perlu dua usaha besar yang harus dilakukan paralel. Pertama, menyiapkan sistem transportasi terintegrasi agar masyarakat merasa nyaman. Kedua, mengedukasi masyarakat agar mindset mereka tentang kendaraan umum tidak keren dan tidak nyaman harus diubah. “Masyarakat harus tahu, dengan adanya JakLingko, mereka dapat melakukan perjalanan dengan cepat, murah, dan ramah lingkungan,” ujarnya.
- BERITA TERKAIT
- Budi Wahju Soesilo, Dirut Pupuk Kaltim: Mengawal Ketahanan Pangan Melalui Produksi & Distribusi Pupuk
- Agus Cahyono Adi, Kementerian ESDM: Peran Strategis Humas Kementerian ESDM
- Komitmen Peningkatan SDM, Dirut PGE Raih Penghargaan HCPA 2023
- Dirut Pertamina Nicke Widyawati Jadi Satu-satunya Wanita ASEAN di Most Powerful Women 2023
- Presdir Unilever Indonesia Raih Asia's Most Inspiring Executives dari ACES Awards