Pada era keterbukaan informasi publik seperti sekarang, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat.
Oleh: Silvany Dianita, Pranata Humas Ahli Muda BPSDM Kementerian Dalam Negeri
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Di samping dapat membangun opini yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Adanya layanan kehumasan di lingkungan pemerintah digunakan untuk membantu masyarakat dalam memahami dan memperoleh akses kepada informasi yang diperlukan, serta membantu masyarakat untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Ada pun terjadinya kegagalan komunikasi publik dalam pemerintahan akan memengaruhi proses penyampaian kebijakan publik kepada masyarakat.
Penekanan dalam penyampaian kebijakan publik melalui proses komunikasi yang disampaikan oleh humas pemerintah merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan audit komunikasi. Audit komunikasi dilakukan dengan tujuan dalam menindaklanjuti efisiensi kinerja suatu organisasi pemerintah.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Putri dan Fathurahman dalam bukunya Audit Komunikasi (2021). Bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan organisasi atau upaya mencapai tujuan organisasi, audit komunikasi dapat berperan untuk memberikan nilai mengenai tingkat efektivitas sistem informasi dan saluran informasi yang ada di dalam suatu organisasi.
- BERITA TERKAIT
- Kunci Utama Memimpin Tim Tetap Solid di Tengah Krisis Komunikasi
- Demokrasi di Meja Makan
- Peran Pengelolaan “Stakeholder” Mendukung Penerapan ESG dan Keberlanjutan
- Pentingnya Juru Bicara dalam Membangun Kredibilitas IKN
- Begini Rahasia Sukses Konferensi Pers