Pentingnya Humas dalam Pemerataan Akses Teknologi Informasi

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Sudarmanto, Pelaksana Tugas (Plt.)  Direktur Layanan Teknologi Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) menegaskan peran penting pemerintah dalam pemerataan transformasi digital di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikannya pada acara GPR Conference bertajuk "Layakkah Humas Berada di Eselon 1?" yang diadakan di Jakarta pada Kamis (22/2/2024).

Sudarmanto menjelaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan tidak semua wilayah di Indonesia menarik bagi para pebisnis telekomunikasi. Contohnya, daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Papua yang memiliki tantangan keamanan.

Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya transformasi digital juga turut menghambat pemerataan akses dan mempertajam ketimpangan teknologi. Untuk itu, ia melanjutkan, Kemenkominfo melalui BAKTI menjadi ujung tombak untuk mengatasi masalah tersebut.  

Ia tak memungkiri untuk dapat mencapai tujuan ini diperlukan tim yang kuat, termasuk tim humas. Namun, Sudarmanto menyadari bahwa posisi tim humas di lembaganya belum berada pada posisi yang strategis sehingga belum memberikan kontribusi maksimal.

Di hadapan para peserta, alumnus Jurusan Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia ini menjelaskan peran humas di BAKTI Kominfo. Humas BAKTI Kominfo berada di bawah Direktorat Sumber Daya dan Administrasi, dan merupakan bagian dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Humas.

Meskipun posisinya demikian, Sudarmanto mengakui bahwa peran strategis humas sangat diperlukan dalam pemerataan akses teknologi informasi. Sebagai informasi, BAKTI adalah unit organisasi non-eselon di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Lembaga ini mengemban tugas utama untuk penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh tanah air.

Tentang GPR Conference

GPR Conference merupakan agenda perdana yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA, bagian dari PR INDONESIA Group. Acara ini merupakan sarana advokasi untuk mendorong peran strategis humas pemerintah.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dan berbagai pembicara. Konferensi terbagi ke dalam dua panel diskusi. Panel pertama akan membahas tentang “Teknis dan Administrasi, Membelenggu Tuntutan Kepercayaan Publik” dengan pembicara Plt. Direktur Layanan Teknologi Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo Sudarmanto, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun.

Sementara panel kedua bertajuk “Memaksimalkan Peran Strategis Humas Menuju Indonesia Emas 2045” diisi oleh Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak  Dwi Astuti, Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Fadjar Majardi, Kepala BPSDM Jawa Timur Ramliyanto, dan Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto.

Ikuti terus informasi mengenai GPR Conference ‘’Layakkah Humas Berada di Eselon 1?’’ hanya di humasindonesia.id dan prindonesia.co.  (dlw)