Kontroversi Foto Editan Kate Middleton, Ini 6 Tips Memulihkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Kepercayaan publik terhadap keluarga Kerajaan Inggris perlahan luntur akibat manipulasi yang dilakukan Kate Middleton terhadap foto dirinya dan ketiga anaknya. Tak hanya publik, media-media internasional pun ikut kehilangan kepercayaan terhadap keluarga kerajaan yang dipimpin Raja Charless III itu, salah satunya Kantor Berita Agence France-Presse (AFP).

Direktur Berita Global Kantor Berita AFP Phil Chetwynd saat diwawancarai BBC Radio 4 mengatakan, manipulasi realitas untuk publik yang terjadi di lingkup Kerajaan Inggris membuat pihaknya tidak lagi mempercayai informasi langsung dari Istana Kensington. “Ketika Anda dikecewakan oleh seseorang, standarnya jadi naik,” katanya seperti dikutip dari Forbes.

Manipulasi yang mengindikasikan sikap tidak transparan keluarga Kerajaan Inggris ini sedikit banyak telah membuktikan pernyataan Warren Buffet. Direktur Utama Berkshire Hathaway itu mengatakan, butuh waktu 20 tahun membangun sebuah reputasi, dan hanya lima menit untuk menghancurkannya. 

Meski demikian, membangun kembali kepercayaan publik bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Mengutip Oecd-ilibrary.org, setidaknya ada enam langkah memulihkan, mempertahankan, atau meningkatkan kepercayaan publik, khususnya terhadap sektor pemerintah, yang bisa dilakukan dengan bantuan public relations (PR).

1.    Reliability  (Keandalan)

PR harus bisa memastikan kepada publik tentang adanya tanggung jawab pemerintah mengurangi ketidakpastian, termasuk soal lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

2.    Responsiveness (Daya tanggap)

Kepercayaan terhadap pemerintah bergantung pada pengalaman publik ketika menerima layanan yang tepat waktu, berkualitas, proaktif, dan efisien. 

3.    Openness (Keterbukaan)

Salah satu bentuk konkretnya adalah mewujudkan pemerintahan dan data terbuka dengan melibatkan masyarakat melalui pemberian akses terhadap informasi.

4.    Better Regulation (Regulasi yang lebih baik)

Mengupayakan adanya regulasi yang tepat untuk mencapai keadilan, pelayanan publik yang baik, dan penegakan supremasi hukum secar lebih efektif. Dalam konteks ini pemerintah harus mampu menyesuaikan kerangka peraturan dengan perkembangan masyarakat, aktivitas bisnis, dan teknologi.

5.    Integrity & Fairness (Integritas dan keadilan) 

Integritas adalah faktor kunci membangun kepercayaan publik. Dalam hal ini pemerintahan harus diwujudkan serta diakui sebagai entitas yang bersih, adil, dan transparan.

6.    Inclusive Policy Making (Pembuatan kebijakan yang inklusif)

Pembuatan suatu kebijakan hendaknya dilakukan secara inklusif. Dengan melibatkan semua pihak dalam pembuatannya, suatu kebijakan tidak hanya dapat memperkuat institusi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari publik.

Demikian enam langkah memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor pemerintahan yang bisa diadaptasi oleh praktisi PR. Semoga informasi ini bermanfaat. (jar)