Penjurian KaHI 2026: Inovasi Dunia Pendidikan Menjalankan Komunikasi Berdampak

JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Sesi penjurian Kartini HUMAS INDONESIA (KaHI) 2026 yang berlangsung pada Kamis (3/9/2026) menampilkan sejumlah praktisi public relations (PR) atau humas perempuan dengan gagasan tentang komunikasi berdampak. Salah satunya Staf Informasi & Humas Universitas Riau Pengelola Magang dan Duta Universitas Riau (Unri) Khairiyyah, yang membawakan presentasi tentang program bertajuk Banyak Ide Kurang Suara.

Khairiyyah menjelaskan, program tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswa yang memiliki ide dan cerita luar biasa, tetapi tidak dieksekusi dan dikomunikasikan dengan baik karena kurangnya keberanian serta keterampilan dalam berkomunikasi. Dalam konteks ini, katanya, humas harus bisa memainkan peran sentralnya. “Tugas kita bukan hanya membangun reputasi dan menyampaikan informasi, tetapi ikut membangun manusia yang mampu membawa pesan tersebut,” ujarnya.

Program tersebut, terang Khairiyyah, dieksekusi melalui tiga fase, yakni edukasi, empower, dan represent. Pada tahap edukasi, pengelolaan program magang menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman nyata di dunia profesional. Selanjutnya, fase empower dilakukan melalui pelatihan intensif untuk menumbuhkan keberanian dan kemampuan komunikasi. Sementara pada tahap represent, mahasiswa didorong menjadi Duta Unri sebagai representasi kampus yang komunikatif dan berkarakter unggul.

Dampak dari program tersebut segera terlihat. Lebih dari 150 mahasiswa telah mendapatkan pendampingan melalui program magang, sekitar 300 mahasiswa mengikuti pelatihan komunikasi, serta 50 jam kegiatan ruang praktik telah diselenggarakan. “Mahasiswa yang sebelumnya pasif didorong untuk berani tampil sebagai komunikator,” lanjut Khairiyyah.

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Penelitian LSPR Janette Maria Pinariya selaku dewan juri kemudian menguji bagaimana Unri memastikan kesiapan peserta sekaligus mengukur dampak program tersebut. Khairiyyah menjelaskan, salah satu indikatornya adalah keberanian mahasiswa untuk mengambil peran dalam berbagai kegiatan dan kemampuan mereka membawa nama serta pesan Unri secara langsung di hadapan publik.

Berbeda dengan Khairiyyah, Pranata Humas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Friza Marrianty mengajukan perspektif mengenai peran humas pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi bahasa yang dipahami publik. “Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan lagi soal menyampaikan informasi. Tetapi memastikan masyarakat benar-benar mengerti arti kebijakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya menerangkan latar belakang gagasannya.

Oleh karena itu, Friza menekankan, setiap produk komunikasi harus berangkat dari kebutuhan audiens, bukan sekadar kebutuhan publikasi. Dalam menjelaskan kebijakan pendidikan, misalnya, bahasa formal perlu diterjemahkan menjadi konten yang lebih mudah dipahami melalui carousel edukatif, video singkat, hingga storytelling.

Tidak hanya menyampaikan pesan satu arah, Friza juga membuka ruang partisipasi publik melalui gelar karya, eksibisi, serta konten berbasis user-generated content (UGC). Hasilnya,  program UGC tersebut berhasil mengumpulkan sekitar 300 peserta hanya dalam satu pekan dari yang semula hanya menargetkan 200 peserta saja. Dari jumlah tersebut, 10 karya terbaik dipilih untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut.

Menjawab pertanyaan Janette mengenai kampanye UGC tersebut, Friza menjelaskan bahwa apresiasi terhadap UGC tidak berhenti sebagai kompetisi. Peserta yang terlibat diarahkan untuk terus dibina dan dirawat sebagai bagian dari jejaring kolaborator komunikasi pemerintah. “Para peserta juga diarahkan menjadi pelantang program-program Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus melalui pembinaan serta kelas konten kreator,” jelasnya.

Telinga Organisasi

Jika kedua peserta barusan berfokus membangun kapasitas audiens sebagai komunikator, Direktur Direktorat Humas, Promosi dan Protokoler Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Elmeida Effendy memilih menempatkan kemampuan mendengar sebagai fondasi kepemimpinan dan praktik kehumasan.

Berbekal pengalamannya sebagai dokter dan psikiater, Prof. Elmeida mengatakan, semakin besar tanggung jawab seorang pemimpin, semakin besar pula keberaniannya untuk berhenti sejenak dan mendengar. “Di balik setiap informasi ada manusia sebagai subjek, di balik setiap keluhan ada kebutuhan, dan di balik diam sering kali ada suara yang belum menemukan ruang untuk disampaikan,” ujarnya.

Prinsip tersebut juga ia terapkan dalam memaknai fungsi humas. Menurut Prof. Elmeida, humas tidak semata-mata menjadi penyampai informasi dari organisasi kepada publik, tetapi juga harus menjadi telinga organisasi yang mampu menangkap suara publik, memahami kebutuhannya, kemudian menghubungkannya dengan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Hal tersebut memantik pertanyaan dari Pranata Humas Ahli Madya Perpusnas RI Dr. Dyah Rachmawati Sugiyanto  yang duduk di bangku juri tentang pemaknaan profesi PR dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Prof. Elmeida menilai, komunikasi menuntut kemampuan menyampaikan informasi secara benar, transparan, dan empatik. “Sebagai PR, saya harus mampu membuat jembatan, menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang kita miliki,” tuturnya. (Evira Anyelia)