Kemampuan humas pemerintah atau public relations (PR) dalam membangun komunikasi publik semakin diuji selama pandemi.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Dinamika perkembangan kasus selama pandemi Covid-19, mendorong pemerintah pusat maupun daerah harus bergerak cepat dan responsif. Konsekuensinya, ada banyak kebijakan, peraturan, hingga pesan dan informasi baru. Humas pemerintah sebagai garda terdepan, tak hanya bertugas sebagai penyuplai informasi kepada publik, tapi juga memastikan semua informasi yang ke luar satu suara, mengedepankan pesan yang mencerminkan pemerintah peduli dan kompak, serta optimis.
Selain itu, mereka juga harus memastikan kemasan pesan/informasi yang dibuat sesuai karakteristik kanal komunikasi yang dituju, menyentuh semua lapisan masyarakat, dapat dipahami, diresapi, bahkan hingga mendorong aksi atau perubahan perilaku. Berbagai taktik dan terobosan harus terus dilakukan. Mulai dari menerjemahkan istilah asing, kesehatan, prosedur yang rumit, hingga melokalisasi konten.
Strategi dan taktik komunikasi tersebut juga harus disesuaikan dengan psikologis masyarakat.
- BERITA TERKAIT
- Komunikasi Publik di Persimpangan: Tantangan dan Peluang Pemerintahan Baru
- Mengelola Komunikasi Publik IKN dalam Masa Transisi
- Komunikasi Publik IKN: Membangun Sinergi Semua "Stakeholder"
- Komunikasi Publik IKN: Tampak Belum Kompak
- Komunikasi Publik IKN: Mengukur Dampak Sosial dan Ekonomi