Resesi

PRINDONESIA.CO | Selasa, 01/12/2020
Resesi ekonomi butuh lebih dari sekadar penjelasan teknikal ekonomi. Ada kebutuhan mengomunikasikannya dengan lebih sederhana, lebih membumi.
Dok. Istimewa

“Resesi, adalah bagian dari sebuah Krisis dalam perspektif public relations (PR). Butuh kelayakan informasi untuk disampaikan kepada publik, agar tidak mengoreksi reputasi organisasi.”

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Lebih dari sebulan kita dihadapkan pada pernyataan para pejabat publik, tentang kewaspadaan datangnya Resesi Ekonomi. Jika dalam dua kwartal berurutan pertumbuhan ekonomi negeri kita minus, resesi akan terjadi. Sayangnya, ragam komunikasi publik untuk mengawal “resesi ekonomi” terasa belum cukup.

Di masyarakat bawah, rasanya sulit mencerna apa itu resesi ekonomi. Sepanjang upaya memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan masih relatif aman di masa pandemi, isu resesi ekonomi tak bakal berdampak luas. Berbeda jika dampak resesi berujung pada PHK makin meluas, kelangkaan barang kebutuhan pokok, serta harga sembako melangit. 

Alhasil, resesi ekonomi butuh lebih dari sekadar penjelasan teknikal ekonomi. Ada kebutuhan mengomunikasikannya dengan lebih sederhana, lebih membumi, dan bisa dimengerti banyak anggota masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menyiapkan payung sebelum “hujan” resesi ekonomi membasahi sekujur tubuh pendapatan mereka.

Ada satu kata yang tepat untuk menggambarkan kebutuhan komunikasi publik di masa pandemi: Relevan! Ya, kata relevan ini sederhana sekali. Tapi, sayangnya belum tentu bisa dipenuhi oleh para komunikator publik ketika menyampaikan sebuah kebijakan.

Resesi, jika direprodusir secara terus-menerus bisa menjelma sebagai “hantu” bagi warga negara. Dapat menjelma sebagai “horor ekonomi”, yang akan memberikan tekanan psikologis secara bersamaan dengan himpitan ekonomi akibat semakin menurunnya pendapatan.

Sungguh tidak tepat di masa yang sudah sedemikian sulit bergerak ini, “menghantui dan menebar horor” resesi kepada publik. Diksi resesi, dengan demikian, sangat tidak relevan dikomunikasikan ke publik, karena bukan itu yang sedang ditunggu dan dibutuhkan masyarakat. Publik itu membutuhkan ketenangan psikologis dan harapan baru agar bisa tetap survive secara ekonomi, namun juga memiliki daya tahan kesehatan yang kuat menghadapi pandemi.

 

Meniupkan Harapan

Ini tentu saja bukan sekadar soal BLT Rp 600 ribu per jiwa/bulan yang kini sedang digelontorkan pemerintah untuk karyawan yang bergaji di bawah Rp 5 juta/bulan. Melainkan soal ke mana publik harus pergi atau melangkah untuk mendapatkan harapan baru. Untuk membangkitkan kepercayaan diri selagi sedang dalam posisi terpuruk. Kehilangan pekerjaan tetap. Dirumahkan dengan gaji dipotong separuh. Omzet jualan di pinggir jalan merosot. Dan, banyak lagi koreksi finansial yang mereka alami.

Dalam berbagai diskusi dan webinar, nyaris sudah tidak ada lagi gagasan-gagasan baru, ide-ide segar yang belum pernah dieksplorasi. Hampir semua ide itu sudah pernah dieksekusi masyarakat. Sebutlah memasarkan produk melalui jalur on-line. Membuat alternatif jasa bagi mereka yang terdampak PHK. Membuat destinasi yang lebih ramah kesehatan, dan banyak yang lain. Namun, tetap saja belum memberikan hasil signifikan.

Sesungguhnya, tanpa gaung resesi ekonomi pun, sebagian masyarakat sudah mengalami resesi akibat dampak pandemi. Dengan demikian, alangkah lebih elok jika hari ini, pesan-pesan komunikasi publik justru diarahkan untuk membangunkan kepercayaan diri dan harapan-harapan baru di masa pandemi. Pesan-pesan yang memandu publik, menyemangati publik, bahwa masih ada celah-celah ekonomi yang bisa dititi kala pandemi. Sepanjang mematuhi protokol kesehatan.

Narasi resesi dengan demikian, secukupnya saja menjadi hidangan para pengambil kebijakan dan para pemangku ekonomi elit. Tak perlu dijadikan konsumsi publik yang berlebih. Percayalah, publik sudah memiliki “menikmati resesi” itu jauh sebelum diksi itu mengembara ke mana-mana. Jadi? Berkomunikasilah yang lebih relevan di kala publik menunggu banyak harapan. Asmono Wikan