UNAIR Soroti Pentingnya Inklusi dan Keberagaman dalam Strategi Organisasi Modern

SURABAYA, PRINDONESIA.CO – Keberagaman dan inklusi dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi organisasi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun organisasi yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan kerja modern.

Pandangan tersebut mengemuka dalam ESG Talk Series #8 bertajuk Advancing Diversity and Inclusion Beyond Compliance yang diselenggarakan Center for Environmental, Social, and Governance Studies (CESGS) Universitas Airlangga (UNAIR) secara daring pada Senin (21/4/2026).

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Kartini itu menghadirkan Chairperson of Centre for Gender Studies UNAIR, Prof. Emy Susanti sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Prof. Emy menekankan, konsep Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) tidak lagi relevan apabila hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar atau kewajiban administratif. Menurutnya, DEI perlu ditempatkan sebagai nilai strategis yang mampu mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, pendekatan berbasis kepatuhan yang selama ini diterapkan masih cenderung berfokus pada indikator formal, seperti angka representasi atau laporan tahunan. "Padahal, implementasi DEI yang optimal harus menyentuh budaya organisasi, termasuk menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) bagi setiap individu," ujarnya dikutip laman resmi UNAIR, Kamis (24/4/2026).

Lebih lanjut, Prof. Emy menilai penerapan nilai keberagaman dan inklusi juga berkontribusi terhadap peningkatan inovasi serta daya saing organisasi. Menurutnya, organisasi yang mampu mengelola keberagaman secara efektif dinilai lebih adaptif dalam menghadapi perubahan dan tantangan di era global.

Ketimpangan Gender

Selain membahas DEI, Prof. Emy juga menyoroti masih terjadinya ketidaksetaraan gender di berbagai sektor. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil konstruksi sosial yang telah berkembang dalam masyarakat dan tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dominasi laki-laki pada posisi kepemimpinan maupun perbedaan perlakuan di lingkungan kerja.

Ia menjelaskan, peran gender bukan sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan terbentuk melalui norma dan budaya yang dapat berubah. Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan kesadaran kolektif untuk mendorong terciptanya kesetaraan yang lebih inklusif di berbagai bidang.

Dalam konteks organisasi, isu tersebut berkaitan erat dengan perubahan paradigma kepemimpinan. Prof. Emy menilai model kepemimpinan tradisional yang cenderung hierarkis dan otoriter makin kurang relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini.

Sebaliknya, kepemimpinan yang inklusif dinilai lebih mampu menjawab tantangan modern karena menekankan kolaborasi, komunikasi dua arah, serta orientasi pada keberlanjutan. Pendekatan tersebut tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan inovasi. (Fadhil Pramudya)