Mengelola Komunikasi Publik IKN dalam Masa Transisi

PRINDONESIA.CO | Senin, 02/09/2024 | 1.234
Presiden Jokowi beserta jajarannya meninjau kesiapan lapangan untuk upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Rabu (5/6/2024).
Foto: BPMI Setpres

Kesuksesan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat bergantung dari dukungan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus memastikan komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan publik. Peran praktisi komunikasi pun menjadi sangat krusial untuk menjawab tantangan ini.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Indonesia tengah memasuki babak baru memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara. Keputusan monumental ini menandai dimulainya era pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Proses pemindahan ini bukan tanpa tantangan. Seperti diketahui, salah satu kunci utama penentu kelancaran dan keberhasilan proyek strategis ini terletak pada pengelolaan komunikasi publik yang efektif. Komunikasi yang jelas dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan dukungan dan partisipasi masyarakat. Namun, terasa lebih kompleks karena upaya komunikasi dilakukan di tengah masa transisi pemerintahan dan pengelolaan yang awalnya terpusat di DKI Jakarta ke Nusantara.

Mengelola komunikasi di tengah masa transisi pemerintahan dan pemindahan pusat pemerintahan bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan strategi komunikasi yang matang untuk memastikan masyarakat memahami dan mendukung proyek strategis ini.

Melihat kompleksitas tantangan tersebut, PR INDONESIA berinisiatif menggali lebih dalam upaya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik IKN. Pasalnya, keberhasilan proyek super prioritas ini sangat bergantung pada seberapa baik kemampuan pemerintah dalam melibatkan dan meyakinkan masyarakat.

Tantangan komunikasi yang dihadapi pemerintah sangat beragam, mulai dari menjelaskan visi IKN secara jelas dan terarah, meredam kekhawatiran masyarakat, hingga membangun identitas baru bagi kota Nusantara. Semua ini membutuhkan strategi komunikasi yang komprehensif dan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.