Menjelang pergantian kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto, perhatian publik semakin meningkat. Wajar saja, masyarakat masih perlu memahami berbagai kekhawatiran yang harus diatasi, harapan yang harus dipenuhi, serta praktisi public relations (PR) dapat berperan dalam membangun komunikasi publik yang lebih baik.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Komunikasi publik merupakan elemen penting bagi setiap pemerintahan. Melalui komunikasi publik, kebijakan disosialisasikan, dukungan dapat dihimpun, dan hubungan dengan masyarakat dapat dijaga. Oleh karena itu, tak heran jika dinamika komunikasi publik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin menjadi sorotan menjelang transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Publik dan para praktisi public relations (PR) sama-sama berupaya memetakan tantangan yang harus diatasi, harapan yang harus diwujudkan, dan peluang untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik.
Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah membawa perubahan signifikan dalam komunikasi publik. Namun, bukan berarti komunikasi publik di eranya berjalan tanpa kekurangan. Menurut Jojo S. Nugroho, pendiri dan CEO Imajin PR & Research, salah satu masalah yang masih harus diperbaiki adalah inkonsistensi pesan. “Komunikasi publik di era Pak Jokowi sudah cukup baik. Namun, jika dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh para pejabat di kementerian dan lembaga, masih ada ruang untuk perbaikan,” ujarnya kepada PR INDONESIA, Sabtu (31/8/2024).
- BERITA TERKAIT
- Peran PR Membangun Komunikasi Publik di Era Pemerintahan Baru
- Mengintip Gaya Komunikasi Publik Pemerintahan Prabowo – Gibran
- Komunikasi Publik Era Jokowi: Gaya Berbeda dengan Banyak Catatan
- Komunikasi Publik di Persimpangan: Tantangan dan Peluang Pemerintahan Baru
- Mengelola Komunikasi Publik IKN dalam Masa Transisi