Potret Wajah Kehumasan Daerah

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Kehumasan daerah tampaknya tak mau ketinggalan berbenah di tengah semakin maraknya kanal komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi. Penguatan dari dalam dilakukan, berbagai terobosan pun lahir.   

Beruntungnya, banyak pemimpin daerah yang mendukung upaya ini. Mereka tak lagi malu-malu bercerita. Pemerintah sadar publikasi adalah salah satu cara untuk mengomunikasikan karya yang sudah dilakukan untuk membangun daerah dan upaya merangkul partisipasi publik. Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto termasuk satu dari sekian banyak walikota yang aktif berkomunikasi bahkan menyiarkan kegiatannya secara live melalui akun media sosial pribadinya seperti Instagram dan Facebook. 

“Saking terbukanya, Pak Bima selalu menginformasikan nomor teleponnya kepada masyarakat. Beliau sadar sebegitu pentingnya komunikasi,” kata Tyas Ajeng Fitriyani Prihandari, Kabag Humas dan Protokol Pemkot Bogor, ketika ditemui PR INDONESIA di kantornya di Bogor, Selasa (6/6/2017).

Perilaku Walikota menjadi cerminan humas sebagai komunikator, fasilitator, dan pelayan informasi publik. Setidaknya, mereka dituntut seirama. Tyas menilai kinerja kehumasan saat ini sudah jauh berbeda. Timnya dilengkapi oleh awak yang memiliki berbagai kompetensi meliputi fotografer, peliput, editor, video, desain grafis, hingga admin media sosial yang juga aktif melaporkan kegiatan pemkot melalui Instastory dan Facebook Live. Mereka pun bekerja layaknya kantor berita. Tiap hari harus meliput, membuat dan mengirim rilis untuk media. Ada kalanya mereka membuat 2-3 angle berita untuk satu kegiatan. “Rilis dan foto disebar kepada media dan seluruh medsos kami,” katanya.   

Khusus untuk acara besar, humas akan melakukan rapat internal untuk menentukan angle berita dan membangun isu. Seperti saat Presiden Joko Widodo menerima lawatan Raja Salman di Istana Bogor, awal Maret lalu. “Kami mencoba sedemikian rupa memberikan informasi dan menangkap gambar dengan cita rasa media dan disukai masyarakat,” kata Tyas. Dengan cara ini, ia berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik membaca berita baik.   

Alat Faktual
Demikian halnya Pemkot Bandung. Humas Pemkot Bandung bahkan berkomitmen rilis harus sudah terbit satu jam setelah acara. Kesungguhan pemkot yang dipimpin oleh Ridwan Kamil dalam memberikan informasi cepat dan tepat kepada masyarakat itu makin tampak semenjak humas berdiri sendiri, tak lagi berada di bawah naungan Dinas Kominfo. “Media harus menjadi alat faktual yang baik. Peran kami tidak memaksakan, tidak juga mengarahkan, tapi menyeimbangkan,” kata Yayan Ahmad Brilyana, Kabag Humas Humas dan Protokol Sekretariat Kota Bandung ketika dihubungi PR INDONESIA melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (9/6/2017). 

Menurut Yayan, penyampaian informasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Di samping meliput semua agenda walikota, wakil walikota dan sekda, infografis menjadi cara lain humas Pemkot Bandung berkomunikasi dengan masyarakat. “Infografis sampai saat ini menjadi solusi efektif bagi kami untuk menyederhanakan cara mengedukasi dan menyosialisasikan program/kebijakan Pemkot. Adakalanya program baik tidak menarik bagi media. Misalnya, tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” ujarnya.  

Humas Pemkot Bandung juga dinilai aktif mengelola media sosial. Saking responsif menanggapi kicauan warga net, media sosial Pemkot Bandung sampai mendapat julukan costumer service-nya pemerintah. Publik juga menganggap media sosial humas Pemkot Bandung sebagai wadah efektif untuk berkeluh kesah. “Ketika humas aktif menanggapi dan cepat bertindak, kami berharap masyarakat cukup menyampaikan keluhannya hanya kepada pemerintah. Sebab kami punya jawabannya. Semua perangkat OPD ada di sini,” katanya.  

Sementara Pemkot Tangerang sudah selangkah lebih modern. Tak mau setengah-setengah memaksimalkan tren yang sedang berkembang, pemkot yang dipimpin oleh Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah itu memaksimalkan potensi penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan media sosial melalui Tangerang LIVE Room.

Tangerang LIVE Room (TLR) adalah ruangan khusus yang dirancang untuk memonitor berbagai aktivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menghimpun data atau informasi dari tiap OPD. Ruangan ini sekaligus berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi masyarakat, isu, trending topic atau hashtag yang mencuat di jagat maya. Adanya link and match antara informasi dari OPD dengan informasi dari luar membuat pemerintah dapat merespons dengan cepat, tepat dan benar. 
 
Agar arahan dan informasi yang diberikan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, Tangerang LIVE Room (TLR) digawangi oleh tim siber yang merupakan gabungan dari Dinas Kominfo, termasuk di dalamnya para admin resmi Pemkot yang bertugas di Ruang TLR dan Bagian Humas. “Sehingga apabila ada isu mencuat dapat langsung kami koordinasikan untuk disusun strategi selanjutnya,” ujar Kabag Humas & Protokol Pemkot Tangerang Felix Mulyawan kepada PR INDONESIA, Kamis (8/6/2017).

Terobosan lainnya, aplikasi TANGERANG LIVE. Aplikasi ini adalah wujud Pemkot Tangerang untuk memberikan pelayanan informasi paripurna serta mengajak masyarakat menjadi bagian dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot. Untuk menyosialisasikan aplikasi ini, Walikota tak sungkan turun langsung ke lapangan memberikan arahan menghubungi layanan ambulans yang tersedia di aplikasi tersebut. Seperti saat kegiatan Tarawih Keliling, Ramadan lalu.  
 
Tangkal “Hoax”
Bagi Pemkot Padang, kecepatan dalam melayani informasi publik tidak hanya merupakan kebutuhan masyarakat dan aparat sipil,  tapi sekaligus bertujuan untuk menangkal hoax. “Strategi perlu dilakukan karena saat ini humas berkejaran dengan berita-berita palsu (hoax),” ungkap Kepala Bagian Humas Pemkot Padang Zayadi. “Kami punya tim untuk mengatasi hoax. Tiap kali ada hoax, kami buat berita tandingan,” imbuhnya seraya menambahkan semua informasi harus menggambarkan nuansa dan menyiratkan kata kunci yang sama, Kota Padang sebagai kota agamais.
 
Semua strategi itu pun harus diimbangi dengan upaya pemerintah membangun kedekatan dengan publik. Untuk membangun engagement, mereka kerap melakukan dialog. “Sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka tidak segan memanggil kami untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya seraya menambahkan ada kalanya mereka mengadakan pelatihan kehumasan untuk OPD.  

Hal ini sejalan dengan amanah Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah: menata dan membangun kota dibarengi pendekatan emosional dan komunikasi yang baik. “Kita bisa melaksanakan penertiban PKL tanpa kekerasan kalau kita bisa memberikan kepastian. Tapi upaya itu tidak cukup tanpa dibarengi komunikasi yang baik. Di sinilah peran PR menjadi penting,” katanya. rtn