Strategi GPR Sukses Atasi Hoaks

PRINDONESIA.CO | Rabu, 27/03/2019 | 3.106
Iqbal Anas Ma'ruf, BPJS Kesehatan: Pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh isu apapun.
Dok. Pribadi

Badan publik yang berkaitan erat dengan kesehatan seperti BPJS Kesehatan kerap menjadi santapan hangat, apalagi di tahun politik. Seperti ketika BPJS memutus kontrak dengan beberapa rumah sakit terkait akreditasi beberapa waktu lalu. Informasi ini dengan cepat menjadi viral.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Risiko dan konsekuensi itu sudah disadari betul oleh Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf. Ia bersama timnya tetap berprinsip untuk konsisten menjaga pelayanan publik. “Pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh isu apapun,” ujarnya ketika ditemui PR INDONESIA di Jakarta, Jumat (18/1/2019). Menurut Iqbal, penyelenggaraan pesta demokrasi telah diatur dengan tegas di dalam undang-undang. Untuk itu, humas harus tetap fokus pada pencapaian-pencapaian kerjanya saja, tanpa perlu terlibat langsung dengan kepentingan politik.

Lantas, Iqbal membagikan empat strategi jitu yang selalu diterapkan BPJS Kesehatan untuk meng-counter hoaks yang bersinggungan dengan institusinya, dalam kondisi apapun. Antara lain:

Komunikasi Satu Pintu

Agar informasi jelas, humas harus menerapkan sistem komunikasi satu pintu. Itu artinya, semua jalur informasi baik yang masuk maupun keluar harus melalui humas. “Perlu diingat, lembaga kami ini menaungi hajat hidup banyak orang dan kepentingan negara. Humas pun harus hati-hati dalam bersikap dan memberikan pernyataan kepada publik,” tegasnya.

Telusuri, Koordinasi, Klarifikasi

Selanjutnya, lakukan penelusuran untuk mengetahui sumber masalah. Dilanjutkan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan dan rumah sakit. Lalu, sesegera mungkin lakukan klarifikasi di media. “Khusus yang terakhir, akan berhasil jika selama ini kita membangun hubungan baik dengan media,” ujar Iqbal.

Produksi Konten Positif

Humas sudah semestinya, secara rutin memproduksi kontenkonten positif berdasarkan fakta. “Kami setiap hari memproduksi konten positif. Tujuannya, untuk memberikan panduan kepada masyarakat yang selama ini telah menaruh ekspektasi begitu tinggi kepada kami kami,” katanya.

Jaga Jarak Aman

Sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, humas harus bersikap netral, menjaga jarak aman dengan konstelasi politik baik di dalam lingkungan kerja maupun cara bersikap di media sosial. “Hendaknya, momentum pesta demokrasi ini tidak menurunkan semangat dan kualitas pelayanan kami, tak terkecuali humas, kepada masyarakat,” katanya. (ais)

Selengkapnya baca PR INDONESIA versi cetak dan SCOOP edisi 47/Februari 2019. Hubungi Sekhudin: 0811-939-027, [email protected]